2 Faktor Pemicu Lonjakan PHK di Industri Padat Karya Jabar Sepanjang 2025

INILAHKORAN.ID- Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat (Jabar) sepanjang 2025 mengungkap sisi rapuh industri padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional.

Ada dua faktor yang jadi pemicu lonjakan PHK industri padat karya di Jabar.  Pertama kerja kontrak jangka pendek lalu ketergantungan pada pasar ekspor.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang tercatat mengalami PHK di Jabar mencapai 18.815 orang, merujuk pada kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Angka tersebut menempatkan Jabar sebagai salah satu provinsi dengan kasus PHK tertinggi, seiring statusnya sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Firman Desa menegaskan, tingginya angka PHK tidak bisa dilepaskan dari konsentrasi industri yang sangat besar di Jabar.

“Kalau dilihat dari satu data kementerian, PHK sepanjang tahun 2025 di Jawa Barat itu 18.815. Memang kalau dilihat dari angka tersebut bisa dibilang wajar, karena Jawa Barat itu provinsi dengan jumlah industri terbesar di Indonesia,” ujar Firman, Kamis 15 Januari 2026.

Ia menjelaskan, struktur ketenagakerjaan di industri padat karya masih didominasi oleh skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pola ini membuat pekerja berada pada posisi rentan ketika kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

“Kebanyakan perusahaan itu mempekerjakan dengan cara PKWT atau kontrak. Pada saat kontrak habis, itu jadilah pemutusan hubungan kerja atau PHK,” ucapnya.

Kondisi tersebut diperparah oleh fluktuasi permintaan global. Industri garmen, tekstil, dan alas kaki yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat sangat bergantung pada pesanan ekspor. Ketika perekonomian global melambat, dampaknya langsung terasa di lini produksi hingga tenaga kerja.

“Orderan dari industri padat karya sangat tergantung pada ekspor. Ini juga tergantung pada perekonomian global. Pada saat permintaan menurun, perusahaan akan menahan memperpanjang kontrak atau merekrut pekerja,” tuturnya.

Wilayah dengan konsentrasi industri tinggi seperti Kabupaten Bogor dan Bekasi tercatat menjadi episentrum PHK.

Selain itu, Kabupaten Garut juga mengalami tekanan serupa, dengan sedikitnya dua ribu pekerja kehilangan pekerjaan dalam satu kasus besar pada penghujung 2025.

Di tengah tekanan PHK, Pemprov Jabar berupaya menggeser pusat pertumbuhan industri ke wilayah baru. Masuknya sejumlah pabrik ke daerah seperti Majalengka dan Indramayu diharapkan menjadi bantalan penyerapan tenaga kerja.

“Di Indramayu ada dua pabrik besar alas kaki yang masuk. Potensinya bisa menyerap 15-25 ribu tenaga kerja,” katanya.

Selain menarik investasi, Pemprov Jabar memosisikan diri sebagai penghubung antara industri dan pencari kerja, sekaligus memperkuat pelatihan agar tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

Digitalisasi rekrutmen juga menjadi fokus utama. Melalui aplikasi Nyari Gawe, pemerintah berupaya menciptakan sistem rekrutmen yang transparan sekaligus menutup celah praktik percaloan yang selama ini merugikan pencari kerja.

“Dan yang pasti arahan Pak Gubernur, rekrutmen ini dihindari secara offline. Maksudnya rekrutmen ini sebaiknya dilakukan secara online untuk menghindari kejadian percaloan dan lainnya,” tandasnya.***