30 Siswa Nakal Kota Bandung Ikut Pendidikan Militer Mulai Hari Ini

INILAHKORAN, Bandung - 30 siswa nakal Kota Bandung mulai mengikuti pendidikan militer pada hari ini, Jumat 2 Mei 2025, di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, mereka yang ikut pendidikan militer ini adalah anak atau siswa yang berprilaku sudah mengarah pada tindakan kriminal, serta orangtuanya sudah tidak mampu mendidik.

"Artinya bahwa yang diserahkan itu siswa yang oleh orangtuanya, di rumahnya sudah tidak mau, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima," ujar Dedi usai memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Jawa Barat bertajuk Jawa Barat Singer di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat 2 Mei 2025.

Sebelum di Kota Bandung kata dia, program pendidikan militer untuk anak nakal sudah berjalan di Kabupaten Purwakarta sejak Kamis 1 Mei 2025 kemarin.

Dimana 39 siswa di Purwakarta ditempatkan ke barak Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

"Sudah. Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orangtuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemarin langsung dimasukin ke barak," ucapnya.

Dedi mengklaim, siswa yang telah mengikuti pendidikan militer di Kabupaten Purwakarta merasa senang.

"Mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup. Sistem pembelajaran di sekolah cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya ngajar disana," terangnya.

Disinggung payung hukum atau regulasi, dia menyebut bahwa sejak dua hari lalu sudah memberikan surat edaran ke sekolah.

Selain itu, mekanisme siswa yang mengikuti pendidikan militer juga berdasarkan permintaan orangtua melalui surat.

"Artinya bahwa pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orangtuanya. Itu sudah payung hukum," kata dia.

Mengenai pembiayaan pendidikan militer ini, Dedi menerangkan sementara melalui biaya operasional kepala daerah. Seperti di Purwakarta, melalui anggaran operasional Bupati Saepul Bahri Binzein.

"Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini, mereka butuh makan masa kita tidak bisa kirim makan. Pemda provinsi bisa kirim makan tiap hari, enggak ada masalah," ucapnya.

Total sejauh ini kata dia, ada 69 siswa yang telah ikut, dengan rincian 39 orang di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa lagi dari Kota Bandung.

"Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Hari ini disini 30 Kota Bandung," ujarnya.

Soal siswa yang berkecenderungan menyimpang, Dedi mengaku ingin fokus terlebih dahulu dalam menangani anak nakal.

Dimana harapannya tidak ada lagi terjadi masalah kriminal di lingkungan, yang disebabkan oleh prilaku anak.

"Kita satu-satu dulu. Ada komentar di media sosial, anak gemulai disuruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja. Yang penting fokus dulu yang bikin resah, karena kriminalnya udah pembunuhan," terangnya.

Dia pun kembali menegaskan, program ini sama sekali tidak melanggar aturan. Terutama mengenai tumbuh kembang anak.

Selain itu, kurikulum pendidikan pun tidak berubah layaknya sekolah biasa. Sebab, mereka tetap akan mengikut pembelajaran normal. Meski tempatnya bukan di sekolah, melainkan barak militer.

"Paskibra dilatihnya TNI. Kemudian kita ada sekolah SMA yang didalamnya sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan pendidikannya semi militer. Jadi bukan hal baru," ucapnya.

"Kemudian apa yang dihasilkan Taruna Nusantara? Anak yang sehat, cerdas, visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang visioner. Tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda," imbuhnya.

Para siswa yang ikut pendidikan militer, seperti Kota Bandung terang Dedi, merupakan siswa SMP dan SMA. Mereka masing-masing akan menjalani proses pendidikan, sesuai kebutuhan.

Dimana tolok ukurnya berupa kebugaran dan perubahan prilaku dari para siswa tersebut, selama mengikuti pendidikan.

"Nginap. Tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Bisa jadi sudah sebulan sudah bugar, baik, ada. Bisa tiga hari, ada. Kan tergantung," kata dia.

Dia pun meyakini, program ini akan berhasil. Mampu mengubah prilaku anak menjadi lebih baik.

"Saya mengalami waktu di-mandiri-kan. Pertama kali, nangis. Saya waktu kemah, SD, nangis," cerita Dedi.

Terlebih hal ini tentunya dengan dukungan dari orangtua, yang memang menginginkan anaknya menjadi lebih baik di kemudian hari.

"Penyerahan harus orangtua. Kalau orangtuanya sanggup mendidik, bikin surat pernyataan sanggup mendidik. Kalau terjadi kriminal lagi, disitu orangtua harus tanggungjawab," tandasnya.