372 KK Terdampak Revitalisasi Situ Ciburuy, Baru 58 Terima Kompensasi Pemprov Jabar

Keluhan warga terdampak revitalisasi Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait belum cairnya dana kompensasi pembongkaran bangunan mendapat respons dari Pemprov Jabar.

372 KK Terdampak Revitalisasi Situ Ciburuy, Baru 58 Terima Kompensasi Pemprov Jabar
Sekda Jabar Herman Suryatman menuturkan, proses penyaluran kompensasi Pemprov Jabar masih berjalan dan dilakukan secara hati-hati. Hal itu dilakukan agar lebih tepat sasaran serta adil bagi seluruh warga terdampak revitalisasi Situ Ciburuy. (dok)

INILAHKORAN.ID - Keluhan warga terdampak revitalisasi Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait belum cairnya dana kompensasi pembongkaran bangunan mendapat respons dari Pemprov Jabar.

Sekda Jabar Herman Suryatman menuturkan, proses penyaluran kompensasi Pemprov Jabar masih berjalan dan dilakukan secara hati-hati. Hal itu dilakukan agar lebih tepat sasaran serta adil bagi seluruh warga terdampak revitalisasi Situ Ciburuy.

“Saya sudah ke lapangan. Cek and ricek dengan kepala desa, sekdes dan teman-teman dari SDA jadi semuanya ada 372 KK (kepala keluarga),” ujar Herman, Senin 19 Januari 2026.

Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil pendataan terbaru setelah dilakukan verifikasi langsung di lapangan bersama pemerintah desa dan Pemprov Jabar melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Dari hasil verifikasi dan validasi sementara, baru 58 KK yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah menerima dana kompensasi.

“Hasil verifikasi dan validasi 58 KK sudah dapat kompensasi, untuk rumah diberi Rp10 juta untuk warung diberi Rp5 juta,” ucapnya.

Sementara itu, sebanyak 314 KK lainnya masih dalam proses pendalaman data. Herman merinci, dari jumlah tersebut terdapat 27 KK dengan bangunan rumah dan 93 KK berupa warung.

Selain itu, terdapat pula objek terdampak lain dengan fungsi yang sangat beragam sehingga memerlukan penilaian lanjutan.

“Sisanya 314, dari jumlah itu rumah ada 27 KK dan warung 93 KK. Sisanya 194 KK macem-macem itu, ada kolam ada kandang ternak ayam paling banyak, garasi, sawah. Ini harus divalidasi juga,” katanya.

Menurut Herman, keragaman jenis bangunan dan objek terdampak menjadi alasan utama pemerintah tidak bisa menyamakan besaran kompensasi. Penilaian harus dilakukan secara proporsional dan sesuai ketentuan.

“Harus cermat tidak boleh asal-asal (datanya) masih kita kroscek. Tentunya kompensasinya berbeda tidak akan sama harus proporsional harus adil,” ucapnya.

Soal kesiapan anggaran, Herman memastikan Pemprov Jabar telah menyiapkan skema pembiayaan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Skema ini dinilai memungkinkan karena situasi bersifat mendesak dan menyangkut kepekaan sosial masyarakat.

“(Anggaran) Nanti memakai mekanis pergeseran, ada dana yang bisa dimanfaatkan karena kemendesakan sesuai dengan aturan keuangan daerah di mungkinkan dana berdasarkan kemendesakan karena menyangkut kepekaan masyarakat sedang berproses,” kata Herman.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga yang tinggal di sekitar tepi Situ Ciburuy masih menunggu realisasi dana kadeudeuh yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dana tersebut merupakan kompensasi atas pembongkaran bangunan dalam program revitalisasi danau.

Hingga kini, sebagian warga terdampak terpaksa menumpang di rumah kerabat atau mengontrak dengan biaya sendiri. Pemerintah Desa Ciburuy mencatat, dari total 322 objek yang telah didata bersama DSDA Jawa Barat, baru 58 KK yang menerima bantuan. 


Editor : Doni Ramdhani