65 Persen Warga Butuh MBG, BGN Ungkap Dampak Besar bagi Ekonomi Daerah
Hasil survei menyebut 65 persen warga butuh MBG.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut semakin dibutuhkan masyarakat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa sekitar 65 persen masyarakat Indonesia memerlukan program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendorong perekonomian daerah.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa hasil survei terbaru menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program MBG. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat konsolidasi yang digelar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak agar pelaksanaan program berjalan maksimal. Dengan pengelolaan yang baik, MBG dinilai bisa memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Namun, BGN juga mengakui masih ada sejumlah kendala teknis di lapangan. Untuk itu, pihaknya terus melakukan evaluasi dan mitigasi secara bertahap guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Salah satu langkah tegas yang dilakukan adalah pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika ditemukan pelanggaran, unit tersebut dapat dinonaktifkan sementara hingga dilakukan perbaikan.
Pelanggaran yang dimaksud antara lain tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), seperti pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar waktu konsumsi. Contohnya, menu ayam yang dimasak pada sore hari namun baru dikonsumsi keesokan paginya, yang berpotensi menurunkan kualitas makanan.
Selain itu, fasilitas dapur yang tidak memenuhi spesifikasi teknis juga menjadi alasan penghentian sementara operasional SPPG. BGN menegaskan bahwa unit yang telah diperbaiki wajib mengajukan izin kembali sebelum dapat beroperasi.
Editor : Firda Rachmawati

