SPSI KBB Minta Bupati Hengky Kurniawan Copot Jabatan Kadisnakertrans KBB

INILAHKORAN, Ngamprah- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Bupati Hengky Kurniawan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) dicopot dari jabatannya.

Tuntutan tersebut disampaikan SPSI dengan menggelar aksi unjuk rasa melibatkan ratusan buruh yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) lewat aksi long march dari gedung HBS Cimareme menuju gedung DPRD KBB di Tagog, Padalarang, Rabu 7 Juni 2023.

Dalam aksi tersebut para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta legislatif agar memanggil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Pasalnya, Disnakertrans KBB dinilai tidak profesional dalam bekerja, salah satunya pada saat jelang Idul Fitri masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para karyawannya.

"Adanya aksi ini sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kinerja Disnakertrans KBB," ungkap Ketua DPC K-SPSI KBB, Kiki Permana Saputra usai audiensi dengan anggota Komisi IV DPRD KBB dan Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Disnakertrans KBB, Henny A.

"Dimulai dari munculnya dobel rekomendasi UMK 2023 oleh kepala dinas sebelumnya yang hingga kini tak jelas, apa ada sanksi atau siapa yang salahnya," sambungnya.

Menurutnya, kekecewaan para buruh bertambah tatkala Kepala Disnakertrans KBB yang sekarang juga dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. 

Bahkan, sambung dia, beberapa kali dalam pertemuan penting tidak hadir. "Kinerja kepala dinas yang sekarang tidak  sesuai harapan. Dalam sebuah pembahasan penting tak pernah hadir, selalu diwakilkan kepada pejabat di bawahnya," tuturnya.

"Seperti sekarang, kan enggak hadir lagi malah mewakilkan kepada kepala bidang. Sehingga ketika kami menyampaikan aspirasi tidak bisa langsung mendapat jawaban," ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya pun mendesak kepada Bupati Hengky Kurniawan agar mencopot Hasanudin dari jabatannya sebagai  Kepala Disnakertrans KBB.

"Kekecewaan yang sama juga pada anggota Komisi IV. Tiap kali menyampaikan aspirasi selalu yang hadir pak Amung, padahal jumlah anggota Komisi IV itu ada 12 orang," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV, Amung Ma'mur berjanji pihaknya bakal menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan K-SPSI.  

Menurutnya, apa yang disampaikan serikat pekerja merupakan hal yang wajar. "Tuntutan serikat pekerja tidak neko-neko, pada prinsipnya semua demi kebaikan Bandung Barat. Oleh karena itu, kami akan ikut memperjuangkannya," ucapnya.

Sementara terkait dengan aspirasi pencopotan Kepala Disnakertrans, menurut Amung bukan kewenangan Komisi IV DPRD KBB. Tapi sudah menjadi ranah kepala daerah. "Khusus soal aspirasi pencopotan Kepala Disnakertrans, itu menjadi ranah bupati," ujarnya.

"Tapi kami akan coba undang kepala dinasnya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan serikat pekerja," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang HI dan SK, Henny beralasan ketidakhadiran Kepala Disnakertrans lantaran pada saat yang bersamaan ada agenda lain yang harus dihadiri. "Ketidakhadiran pak kadis bukan disengaja, tapi beliau harus hadir di tempat lain," ucapnya.

"Tapi apa yang menjadi aspirasi serikat pekerja pasti akan kami sampaikan kepada beliau," tukasnya.*** (agus satia negara)