Ahmad Sahroni Kritik OTT KPK, Singgung Soal Izin ke Parpol

INILAHKORAN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan pertanyaan kritis terkait mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, ada kejanggalan dalam praktik OTT, khususnya pada kasus penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

Dalam rapat Komisi III DPR bersama KPK di Jakarta, Sahroni menyinggung definisi OTT yang dipahami publik selama ini.

“Yang kita pahami, OTT itu tertangkap tangan di waktu dan tempat yang sama, bukan terpisah-pisah. Jadi ketika ada transaksi, seharusnya pelaku ditangkap di saat itu juga,” ujar Sahroni.

Legislator Partai NasDem itu lantas menyinggung momen penangkapan Abdul Azis yang bertepatan dengan pelaksanaan Rakernas NasDem di Makassar.

“Kenapa penangkapannya tidak dilakukan di waktu yang tepat? Misalnya bersamaan dengan pelaku lainnya. Jangan sampai penangkapan terjadi di momen yang sensitif bagi partai politik,” tambahnya.

Sahroni menilai, seharusnya KPK bisa mengatur momentum penangkapan agar tidak menimbulkan kesan politis. Ia bahkan mengusulkan agar seluruh pelaku ditangkap sekaligus untuk menghindari kecurigaan publik.

“Kalau memang ada orangnya, tangkap semua di waktu yang sama. Biar tidak ada persepsi seolah lembaga partai politik tidak dihargai,” tegasnya.

Meski demikian, Sahroni menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh kinerja KPK. Ia menyatakan sikap pro terhadap upaya pemberantasan korupsi, bahkan menyebut dukungannya mencapai “1000 persen”.

“Saya senang dengan cara KPK menangani kasus ini dengan tetap mengedepankan aspek humanis. Tapi ke depan, momentum OTT juga harus tepat agar tidak menimbulkan polemik,” pungkas Sahroni.