Air Dijaga Pangan Terpelihara

Oleh : Yuliantono

Kemarau bukan sekadar tentang tanah yang mengering dan debit sungai yang menurun. Ketika air mulai berkurang, ada ketahanan pangan yang ikut dipertaruhkan dan kehidupan masyarakat yang bisa ikut terdampak.

Ancaman musim kemarau dan cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026 membuat DPRD Jawa Barat meminta pemerintah bergerak lebih cepat. Bukan menunggu kekeringan datang, melainkan menyiapkan langkah sebelum persoalan membesar.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto mengatakan, antisipasi harus menjadi bagian utama dalam menghadapi kondisi tersebut.

“Hal yang harus dilakukan bukan lagi sekadar langkah penanganan, tetapi bagaimana antisipasi menghadapi cuaca ekstrem ini, salah satunya musim kemarau,” kata Bambang, Minggu (23/8).

Bagi Bambang, air dan pangan berada dalam satu rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ketika air berkurang, sawah ikut terancam. Ketika produksi pertanian menurun, pasokan pangan dan harga di pasar pun dapat ikut terganggu.

Karena itu, kesiapsiagaan tidak bisa dibebankan kepada satu pemerintahan saja. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa perlu bergerak dalam satu langkah untuk menjaga sumber daya air.

Pengelolaan air, menurut Bambang, harus dimulai dari hulu. Fungsi kawasan resapan perlu dipertahankan, saluran irigasi harus dipastikan tetap berfungsi, sementara debit sungai yang menopang pertanian perlu dijaga.

Persoalan menjadi lebih rumit karena Jawa Barat masih memiliki lahan kritis. Kawasan yang seharusnya membantu menyerap dan menyimpan air justru berisiko kehilangan fungsinya jika tidak segera dipulihkan.

Rehabilitasi lahan dan pemulihan kawasan hutan pun menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan air. Sebab, menyelamatkan air hari ini berarti menjaga kemungkinan sawah tetap berproduksi pada musim berikutnya.

Ancaman kekeringan akhirnya tidak berhenti pada persoalan air minum atau kebutuhan rumah tangga. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling mudah merasakan dampaknya.

Bambang mengingatkan, produktivitas pertanian harus tetap dijaga. Lahan pertanian produktif juga perlu dipertahankan agar tidak terus tergerus alih fungsi.

Sebab, ketika hasil panen menurun, persoalannya bisa merembet ke pasar. Komoditas menjadi lebih terbatas, harga berpotensi naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat ikut tertekan.

Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari jalan, jembatan atau infrastruktur fisik. Fondasi produksinya juga harus dijaga.

Bambang mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus penggerak ekonomi daerah. Namun, dia meminta perhatian terhadap sektor produksi tetap berjalan beriringan.

“Ya tentunya kita pun mendukung langkah-langkah Bapak Gubernur Jabar untuk menyelesaikan persoalan di perekonomian ini, karena bagaimanapun juga saat ini Bapak Gubernur memfokuskan di infrastruktur dan itu akan berdampak juga pada bidang perekonomian,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan harus tetap menyentuh persoalan yang paling mendasar bagi masyarakat, termasuk memastikan sektor produksi pangan tidak kehilangan daya tahannya menghadapi perubahan cuaca.

“Namun khusus untuk produksi, di sektor produksi rasanya ini pun harus menjadi perhatian, dan kita dukung langkah-langkah Bapak Gubernur untuk tetap fokus bagaimana mengatasi persoalan yang fundamental di masyarakat,” ucapnya. (gin)