Alhamdulillah... 1.785 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Diperbaiki Hingga Akhir Tahun

INILAHKORAN.ID - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung menuntaskan, perbaikan 1.785 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga 1 Desember 2025. Capaian tersebut, merupakan realisasi penuh dari target rutilahu yang dialokasikan dalam anggaran DPKP 2025.

Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus menyampaikan, program rutilahu tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas hidup warga, menekan tingkat kekumuhan dan mempercepat penataan permukiman.

“Sampai 1 Desember ini, sudah ada 1.785 unit rutilahu yang berhasil direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program rutilahu DPKP tahun 2025,” kata Luthfi Firdaus, Selasa 2 Desember 2025.

Unit yang diperbaiki tersebar di 25 kecamatan. Intervensi mencakup berbagai kategori kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat dengan tingkat kerusakan 45 hingga 60 persen sesuai kriteria yang dapat ditangani. Namun, sejumlah lokasi belum dapat masuk program karena persoalan legalitas seperti status lahan non hak milik atau berada di atas tanah pemerintah.

“Di lapangan ada juga kendala. Misalnya rumah berada di lahan yang belum jelas status kepemilikannya. Itu tidak bisa kita perbaiki karena tidak sesuai ketentuan,” ucapnya.

Pihaknya mencatat, masih terdapat sekitar 9.000 unit rutilahu dan 280 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan bertahap. Pemkot Bandung menargetkan penyelesaian 1.000 hingga 2.000 unit setiap tahun, agar seluruh kebutuhan dapat dirampungkan pada 2029.

“Kami melaporkan progres setiap triwulan ke kementerian. Harapannya hingga 2029 seluruh 9.000 rumah tidak layak huni terselesaikan dan kawasan kumuh bisa terus berkurang,” ujar dia.

Kata ia, program rutilahu yang sudah berjalan sejak 2014 terus menyesuaikan dinamika lapangan. Termasuk perubahan kondisi fisik bangunan, dan kebutuhan masyarakat. Setiap unit menerima bantuan Rp 25 juta. 

Selain dari APBD, program 2025 juga didukung sejumlah mitra. Antara lain BSPL Pemerintah Pusat untuk 111 unit, CSR Yayasan Budha Suci dengan komitmen 500 unit (progres 250 unit) dan kolaborasi CSR dari berbagai perusahaan dan lembaga. Total perbaikan sepanjang 2025 mencapai sekitar 2.100 unit.

“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan perbaikan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” tambahnya.

Pihaknya memastikan, program rutilahu tetap menjadi prioritas pada 2026. Meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp 25 miliar, target penanganan tetap dipertahankan pada kisaran 1.800 sampai 2.000 unit. Tahun depan, total anggaran DPKP diperkirakan berada di kisaran Rp 240 miliar, turun dari sekitar Rp 260 miliar. Namun, bantuan Rp 25 juta per unit dipastikan tetap diberikan.

“Walaupun anggaran mengalami efisiensi, rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama seperti tahun ini, sekitar 1.800 sampai 2.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar dia.

Selain rutilahu, pihaknya juga menyiapkan program jangka panjang berupa pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman. Sejumlah proyek, seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih memerlukan tambahan anggaran untuk penyelesaian arsitektur dan struktur bangunan.

“Pembangunan vertikal menjadi bagian dari rencana jangka panjang dalam RPJMD dan RPJP. Namun untuk tahun depan, pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah karena adanya efisiensi anggaran,” tandasnya.***