Anak Korban Ledakan Amunisi di Garut Dijanjikan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi

INILAHKORAN - Pemerintah Kabupaten Garut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan program bantuan pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya menjadi korban dalam tragedi ledakan amunisi di Cibalong. Program tersebut menjanjikan jaminan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan bahwa pendataan terhadap anak-anak dari 13 korban meninggal dunia sedang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui camat, kepala desa, serta dinas terkait.

"Kami sudah menginstruksikan agar dilakukan pendataan menyeluruh. Nantinya, data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemprov Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan pendidikan," ujar Syakur dilansir dari Antara, Jumat 16 Mei 2025.

Insiden ledakan maut tersebut terjadi pada Senin (12/5) pagi di kawasan pantai Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh TNI AD. Peristiwa itu menyebabkan 13 orang tewas, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 anggota TNI.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Bupati Syakur bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan jajaran pemerintahan telah mengunjungi langsung keluarga para korban.

Dalam kunjungan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk mengasuh anak-anak korban dan menjamin seluruh biaya pendidikan mereka.

“Anak-anak korban akan menjadi anak asuh Pak Gubernur dan mendapatkan dukungan pendidikan sampai ke perguruan tinggi,” kata Syakur.

Pemerintah daerah berharap program ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian negara terhadap dampak sosial dari tragedi kemanusiaan ini.

"Ini adalah upaya kami agar para anak korban tidak kehilangan masa depan, meski telah kehilangan orang tua mereka," tambahnya.

Sementara itu, penyelidikan mengenai penyebab pasti ledakan yang terjadi dalam kegiatan pemusnahan amunisi afkir oleh TNI masih terus berlangsung. Tragedi ini memunculkan berbagai pertanyaan publik, termasuk terkait prosedur keamanan serta dugaan pelibatan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi tersebut.