Anggaran Pendidikan Rp1,29 Triliun: Dana Bertambah Kebutuhan Melimpah

Oleh : Yuliantono

Angka Rp1,29 triliun menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat layanan pendidikan SMA dan SMK negeri. Namun, di balik nominal besar itu, masih ada pertanyaan tentang seberapa jauh anggaran tersebut mampu menjangkau kebutuhan pendidikan di lapangan.

Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, langkah itu layak dihargai, tetapi tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran yang dialokasikan.

Sebab, kebutuhan pendidikan tidak hanya berbicara tentang biaya operasional sekolah. Ada kebutuhan pembangunan, fasilitas, peralatan pembelajaran, hingga kebutuhan personal siswa yang ikut menentukan keberlangsungan proses pendidikan.

“Ya, kalau dari sisi keberpihakan kita apresiasilah Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya. Kalau keberpihakan sudah sangat berpihak, meskipun tetap itu harus apa namanya incremental lah ada peningkatan,” ujar Cecep, Selasa (22/9).

Menurut Cecep, pemerintah perlu menghitung seluruh komponen pembiayaan pendidikan secara lebih utuh. Kebutuhan investasi seperti pembangunan gedung dan penyediaan lahan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang memadai.

Di sisi lain, ada kebutuhan siswa yang selama ini masih banyak ditanggung keluarga. Seragam, sepatu, tas, hingga buku menjadi bagian dari biaya yang muncul dalam perjalanan pendidikan seorang siswa.

Pemprov Jabar sendiri mengalokasikan bantuan perlengkapan sekolah sebesar Rp1,8 juta per siswa setiap tahun. Namun, Cecep menilai angka tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil peserta didik.

“Jadi kalau tadi dihitung Rp1,29 triliun dikurangi juga kebutuhan tadi yang sepatu segala macam, menurut saya sih masih relatif kurang, tapi untuk langkah awal terima aja dulu ya,” ucapnya.

Persoalan tidak berhenti pada kebutuhan siswa. Karakteristik sekolah juga menjadi perhatian karena kebutuhan SMA dan SMK tidak sepenuhnya sama.

Cecep menilai pola penganggaran perlu mempertimbangkan perbedaan karakter pendidikan, terutama di jenjang SMK. Sekolah kejuruan memiliki kebutuhan pembelajaran yang lebih spesifik karena siswa harus mendapatkan pengalaman praktik sesuai bidang keahliannya. (gin)