Sarimukti di Ambang Tutup: Sampah Menggunung Solusi Menggantung

Oleh : Yuliantono

Tumpukan sampah dari berbagai wilayah Bandung Raya terus berdatangan ke TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Namun, ruang untuk menampungnya kian menipis. Fasilitas pembuangan utama itu bahkan diperkirakan tak lagi sanggup menerima kiriman sampah pada November 2026.

Di tengah ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpacu mencari ruang tambahan agar Sarimukti tetap beroperasi. Sejumlah rekayasa teknis disiapkan, mulai dari menambah lapisan penampungan di Zona 5 hingga mengkaji kemungkinan mengaktifkan kembali Zona 4.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengakui, kapasitas Sarimukti sudah hampir habis. Berbagai upaya dilakukan karena hingga kini belum tersedia fasilitas alternatif untuk menampung sampah dari wilayah Bandung Raya.

"Iya jadi memang betul, sampai saat ini pun kami sedang melakukan beberapa rekayasa teknis di Sarimukti. Karena memang betul-betul sudah full ya, tetapi karena kita belum memiliki alternatif yang lain, jadi sesuai dengan arahan pimpinan, kami melakukan beberapa rekayasa," ujar Ai, Kamis (5/11). 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menambah lapisan atau layer di Zona 5. Rencana tersebut telah dikaji bersama tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dinilai masih memungkinkan secara teknis.

Namun, tambahan ruang itu bukan jawaban untuk waktu lama. DLH Jabar memperkirakan kapasitas hasil rekayasa tersebut hanya mampu bertahan beberapa minggu sebelum kembali penuh.

"Pertama peningkatan, penambahan layer di area Zona 5. Tapi ini juga kami tidak serta-merta, karena kami juga didampingi oleh tim dari ITB. Dan itu menyatakan masih memungkinkan untuk penambahan layer. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, itu paling hanya beberapa minggu itu akan full," ucapnya.

Pilihan lain adalah mengaktifkan kembali Zona 4. Akan tetapi, langkah tersebut menyimpan risiko teknis. Bagian hilir zona yang mengarah ke kolam stabilisasi belum dilengkapi konstruksi sehingga penambahan beban sampah dikhawatirkan menggeser struktur.

"Kami juga mencoba untuk melakukan reaktivasi di Zona 4. Memang ini berisiko ya, tapi karena sebenarnya Zona 4 itu di bagian hilirnya yang menuju kolam stabilisasi itu belum dilakukan konstruksi, jadi kalau ada penambahan beban, ini nanti akan berpotensi untuk menggeser," kata Ai.

Karena itu, DLH Jabar masih menghitung volume sampah yang memungkinkan ditampung jika Zona 4 kembali dibuka. Perhitungan diperlukan agar upaya menambah daya tampung tidak justru memunculkan persoalan konstruksi.

Untuk jangka menengah, Pemprov Jabar menyiapkan optimalisasi area Zona 5 pada 2027. Sejumlah bagian yang belum dimanfaatkan akan dikembangkan setelah kebutuhan anggarannya diusulkan.

Ai menegaskan, pemerintah tidak berencana memperluas lahan Sarimukti. Fokusnya adalah memaksimalkan area yang sudah tersedia, termasuk membangun konstruksi pendukung agar Zona 4 dan Zona 5 dapat digunakan secara lebih optimal.

"Kita berupaya untuk tidak menambah luasan ya. Jadi kita mengoptimalkan yang ada saja. Jadi kayak misalnya nanti Zona 5 dan Zona 4 pun kalau misalnya memungkinkan untuk direaktivasi secara masif, ini tentunya nanti konstruksinya itu yang harus dibangun terlebih dahulu," ucapnya.

Di luar penambahan kapasitas, DLH Jabar juga menjajaki kerja sama pengolahan 1.000 ton sampah melalui metode landfill mining. Teknologi ini diarahkan untuk mengolah timbunan sampah lama yang telah menumpuk di Sarimukti, sekaligus mengurangi volume material di lokasi tersebut.

Menurut Ai, pengolahan timbunan lama berpotensi memberikan dampak pengurangan sampah lebih besar dibandingkan sekadar menyediakan ruang penampungan tambahan.

"Kemudian kami juga tetap dalam penjajakan kerja sama untuk bisa mengolah 1.000 ton landfill mining. Dan saya kira itu yang paling signifikan yang bisa mengurangi volume sampah di Sarimukti selain tadi penambahan kapasitas yang memang sifatnya masih sangat terbatas," paparnya.

Legok Nangka 

Sementara berbagai upaya darurat terus disiapkan di Sarimukti, harapan penyelesaian persoalan sampah Bandung Raya dalam jangka panjang bertumpu pada pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional Legok Nangka.

DLH Jabar menargetkan pembangunan fisik fasilitas tersebut mulai berjalan pada 2027. Saat ini, sejumlah tahapan persiapan menuju financial close masih berlangsung, termasuk penyediaan lahan untuk jalur transmisi listrik dan jaringan air baku.

Ai optimistis proses persiapan proyek tersebut berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat dimulai tahun depan.

"Sekarang juga kita lagi pendahuluan ya untuk financial close. Kita sedang proses terus untuk penyiapan lahan transmisi, baik listrik maupun air baku, itu sekarang lagi kita berproses," katanya.

Pemprov Jabar berharap Legok Nangka segera memasuki tahap konstruksi dan menjadi alternatif pengolahan sampah regional. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bandung Raya terhadap Sarimukti.

"Insya Allah tahun depan itu betul-betul kita akan mulai konstruksi. Udah jalan kok, on track Insya Allah," pungkasnya.

 Berhenti  Beroperasi Ancaman penutupan TPA Sarimukti kian dekat. Dalam hitungan minggu, tempat pembuangan sampah utama Bandung Raya itu diperkirakan tak lagi mampu menampung kiriman sampah. 

Namun, bagi Kabupaten Bandung Barat (KBB), persoalan yang lebih besar justru menanti: ke mana sampah akan dibawa setelah Sarimukti berhenti beroperasi?

Di tengah belum jelasnya fasilitas pengganti, pemerintah daerah didesak segera menyiapkan tempat pembuangan dan pengolahan sampah sendiri. Pembebasan lahan hingga pencarian investor tak bisa lagi ditunda jika Bandung Barat tak ingin menghadapi persoalan sampah yang lebih rumit.

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengingatkan, rencana pembangunan fasilitas baru harus segera ditindaklanjuti. Terlebih, pemerintah daerah telah menganggarkan Rp10 miliar dalam APBD perubahan untuk pembebasan lahan.

"Sarimukti itu ditutup Legok Nangka belum juga berjalan sampai ini mau di kemanakan. Sehingga kita punya program pembebasan tanah yang sudah kita anggarkan Rp10 miliar rupiah di tahun perubahan ini," kata Pither, Kamis (5/11).

Menurut dia, anggaran tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan detail desain perencanaan. Dengan begitu, proses pembebasan lahan dapat dilakukan pada 2027.

"Kita minta supaya dibuatkan anggaran detail desain perencanaan sehingga di tahun 2027 tanah itu segera dibebaskan," tegasnya.

Pither menyebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memberikan ketentuan terkait pembangunan fasilitas baru. Sarana dan prasarana TPA hanya akan diberikan apabila pemerintah daerah memiliki lahan sendiri dengan status hak milik yang jelas.

Salah satu lokasi yang dipersiapkan berada di kawasan Sarimukti. Lokasi tersebut dinilai memiliki keunggulan karena proses perizinannya relatif lebih mudah.

Selain Sarimukti, terdapat dua lokasi alternatif yang tengah diproses, yakni Pasir Ucing dan Pasir Buluh di kawasan Lembang. Pasir Ucing masih menunggu kepastian hibah lahan dari Bank Tanah, sedangkan Pasir Buluh disiapkan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pembangunan TPST Pasir Buluh diperkirakan membutuhkan investasi Rp52 miliar. Bank Indonesia disebut telah menyatakan kesiapan untuk mendanai, tetapi hingga kini belum ada investor yang bersedia masuk.

"Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pasir Buluh membutuhkan investasi 52 miliar rupiah," ungkapnya.

"Bank Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mendanai namun hingga saat ini belum ada investor yang berani masuk," sambungnya.

Persoalan pendanaan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Pemerintah daerah masih harus mencari pihak yang bersedia mengambil peran dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Pither mengatakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB saat ini tengah mengikuti studi banding pengelolaan sampah di Jepang bersama lima kabupaten dan kota lainnya. 

Kunjungan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ajang mempelajari teknologi pengolahan sampah, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan investor asal Jepang.

"Kita sudah turun ke lapangan melihat lokasi Pasir Buluh. Sampai hari ini belum ada investor yang masuk. Kita masih mencari siapa yang berani mengambil peran ini," ucapnya.

Dia menegaskan, Bandung Barat tidak bisa terus menggantungkan pengelolaan sampah pada Sarimukti. Bupati dan Sekretaris Daerah harus memastikan kesiapan fasilitas sendiri sebelum tempat pembuangan tersebut berhenti beroperasi.

"Suka tidak suka Bupati Bandung Barat dan Sekda harus mempersiapkan TPA sendiri karena tidak boleh terus bergantung pada tempat pembuangan yang akan ditutup," tegasnya.

Sembari menunggu kepastian pembangunan fasilitas baru, Pither meminta 16 kecamatan di Bandung Barat mulai menyiapkan tempat pembuangan sementara di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut menjadi antisipasi agar sampah rumah tangga tidak menumpuk ketika Sarimukti tak lagi menerima kiriman. Skema teknis pengelolaannya akan dibahas setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup kembali dari Jepang.

"Pembahasan skema teknis akan dilakukan segera setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup pulang dari Jepang agar sampah tidak menumpuk di jalanan saat Sarimukti berhenti beroperasi," imbuhnya. (gin)