APBD dan Jalan Panjang Bogor Barat

Angka-angka dalam APBD berangkat dari kebutuhan warga. Usulan pembangunan dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan, dibawa ke kecamatan, dirangkum dalam rencana pembangunan daerah, lalu kembali ke meja pembahasan untuk menentukan program yang akan dikerjakan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama DPRD Kabupaten Bogor kembali berada di meja yang sama, Senin (14/9). Rapat Paripurna digelar dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rancangan tersebut menjadi bagian penting dari proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. Sebelum sampai ke ruang paripurna, berbagai usulan pembangunan telah melewati tahapan perencanaan secara berjenjang.

Rudy mengatakan penyusunan rancangan APBD dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Yang kita usulkan bersama sudah melalui mekanisme dan tahapan-tahapan, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sampai RKPD. Kemudian kita susun menjadi sebuah rancangan APBD yang dibahas bersamasama dengan DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Rudy dalam keterangan persnya.

Menurutnya, rangkaian tersebut diperlukan agar program yang masuk ke dalam APBD benar-benar memiliki dasar kebutuhan dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor.

Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, rancangan anggaran akan kembali dibahas bersama DPRD.

Proses tersebut menjadi ruang untuk menyempurnakan program sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.

Rudy berharap hasil pembahasan nantinya tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Harapannya, ini menjadi sebuah produk dan menjadi sebuah program yang betulbetul dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

Satu rencana pembangunan di wilayah barat Kabupaten Bogor juga masih berjalan: Jalan Tambang.

Rudy memastikan rencana tersebut masih masuk dalam postur APBD 2026.

Anggaran sekitar Rp100 miliar masih disiapkan untuk kebutuhan pembebasan lahan. (gin)