ASN Jabar Dituntut Hasilkan Dampak Nyata

INILAH, Bandung - Birokrasi bisa sibuk sepanjang hari, tetapi kesibukan tidak selalu berarti dampak. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak dokumen yang selesai, melainkan seberapa jauh kebijakan mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Jawa Barat. Ia mengingatkan agar aparatur tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang berhenti pada urusan administrasi.

ASN, kata Herman, harus berani mengubah cara pandang. Pekerjaan birokrasi tidak cukup hanya memastikan prosedur berjalan, tetapi harus sampai pada pelaksanaan dan menghasilkan manfaat yang nyata.

“Salah satu yang paling fundamental, pembangunan agar rakyat sejahtera. ASN harus mengambil peran, tidak lagi orientasi ke administrasi, harus ke eksekusi. Tidak lagi hanya ke proses, harus ke outcome, benefit, impact,” ujar Herman dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2026 di Kantor Regional III BKN Kota Bandung, Rabu (9/9).

Perubahan itu membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif. ASN juga dituntut memiliki kapasitas untuk membaca persoalan, mengambil keputusan, dan memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.

Di situlah manajemen talenta menjadi penting. Herman menilai penguatan manajemen talenta ASN merupakan kebutuhan mendesak untuk membentuk aparatur yang kompeten sekaligus mampu menghasilkan kinerja yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Talenta tidak cukup hanya dikenali. Ia harus ditempatkan pada ruang kerja yang tepat, dikembangkan, dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan.

Sebab tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Persoalan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan prosedur yang sama dari tahun ke tahun. Karena itu, ASN juga diminta keluar dari zona nyaman.

Mereka harus terus meningkatkan kapasitas, memperbaiki kualitas kerja, dan berani berkompetisi dalam menghasilkan kinerja terbaik. Pemerintahan membutuhkan aparatur yang mampu bergerak mengikuti perubahan, bukan sekadar mempertahankan kebiasaan lama.

(yuliantono/gin)