Bakal Ditempatkan di Lokasi Sementara, Pemkab Bandung Barat Masih Mencari Lahan Seluas 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat 

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengklaim telah memilih lokasi sementara untuk penyelenggaraan sekolah rakyat (SR) terpadu.

Diketahui, Pemkab Bandung Barat harus menyediakan lahan seluas kurang lebih 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat terpadu dari jenjang SD, SMP hingga SMA. 

Hal itu sebagai tindak lanjut dari program pendidikan inklusif yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kita sudah memiliki dua lokasi sementara untuk penyelenggaraan sekolah rakyat, yaitu di Balai Kementerian Sosial Cikole, Lembang untuk tingkat SMA, dan di Wiyanataguna Cisarua untuk tingkat SMP," kata Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB, Asep Sehabudin.

Asep menyebut, sebanyak 250 siswa sekolah rakyat sudah siap diterima terdiri dari 150 siswa SMA dan 100 siswa SMP untuk tahun 2025.

"Untuk lokasi belajarnya di dua tempat sementara dan selanjutnya kita harus siapkan lahan 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat terpadu,” sebutnya.

Kendati begitu, sambung Asep, pihaknya saat ini tengah mencari lokasi yang strategis dan memungkinkan untuk mendirikan sekolah terpadu tersebut. 

Sebab, konsep sekolah rakyat terpadu di Bandung Barat ini nantinya bakal memusatkan pendidikan dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan yang saling terintegrasi.

“Bupati sedang mempertimbangkan lokasi mana yang cocok. Karena ini konsepnya sekolah rakyat terpadu, maka butuh lahan cukup luas sekitar 5 haktar," paparnya. 

"Seluruh pembiayaan pembangunan nantinya ditanggung oleh APBN melalui Kementerian PUPR dan Kemensos,” jelasnya.

Kendati dikelola dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, namun pihaknya memastikan siap memberikan dukungan, terutama dalam penyediaan lahan.

Program sekolah rakyat ini, lanjut Asep, merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan yang merata dan terjangkau. 

Terlebih, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan formal secara optimal.

“sekolah rakyat ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan. Sehingga, Pemkab tentu mendukung penuh, dan akan mempercepat proses penyediaan lahan yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Untuk tahap pertama penerimaan siswa sekolah rakyat, lanjut Asep, sudah rampung dilakukan dan proses pembelajaran bakal dimulai pada Juli 2025.

"Tapi sementara para siswa akan belajar di dua lokasi yang sudah ditentukan sampai pembangunan sekolah terpadu selesai," ujarnya.

Dengan konsep terpadu dan dukungan penuh dari pusat, pihaknya berharap, sekolah rakyat mampu menjadi percontohan pendidikan alternatif di Bandung Barat. 

"Kami berharap ini bisa menjadi percontohan pendidikan alternatif yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal," tandasnya. *** (agus satia negara)