Bandara Husein Diaktifkan Kembali, Ini Rencana Farhan

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif rencana Bandara Husein diaktifkan kembali usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kajian ulang pengoperasian bersama Bandara Adi Sucipto. 

Dia mengatakan, keputusan Bandara Husein diaktifkan kembali tersebut menjadi kabar baik bagi Pemkot Bandung. Selama ini bandara tersebut tidak benar-benar ditutup, namun aktivitas penerbangan komersialnya dibatasi.

“Iya saya bersyukur sekali (Bandara Husein diaktifkan kembali) setelah pak presiden berkunjung ke Kota Bandung pada 25 Mei yang lalu, sorenya saya mendapatkan kabar presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein bersama-sama dengan Bandara Adi Sucipto,” kata Farhan, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, selama ini Bandara Husein hanya melayani penerbangan komersial terbatas menggunakan pesawat baling-baling dengan rute antarkota di Pulau Jawa. Kondisi tersebut, membuat potensi besar bandara di jantung Kota Bandung belum tergarap optimal.

Farhan menegaskan, pemerintah daerah menaruh harapan besar pada hasil kajian yang sedang dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian Pertahanan. Kajian tersebut, diharapkan dapat membuka peluang tumbuhnya kembali sektor transportasi udara di Bandung.

“Kita sangat menunggu reaktivasi ini. Karena bagaimanapun, selama ini Bandara Husein bukan ditutup. Tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya, hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan pada masa sebelum pembatasan, Bandara Husein Sastranegara pernah menjadi salah satu simpul transportasi udara yang cukup ramai. Pada 2019, bandara tersebut mencatat trafik hingga sekitar 3,8 juta penumpang.

“Pada tahun 2019, traffic nya itu sekitar 3,8 juta orang, 3 juta penerbangan domestik dan 800 ribu penerbangan internasional,” ujar dia.

Meski demikian, Farhan mengakui selama ini pemerintah daerah tidak banyak terlibat dalam pengelolaan teknis bandara. Sebagian besar kewenangan, berada di pemerintah pusat. Sementara daerah, lebih banyak menerima dampak dari operasionalnya.

Pihaknya menyampaikan, pemerintah kota kini mulai melakukan pembahasan internal untuk mendukung kesiapan infrastruktur jika reaktivasi benar-benar dilakukan. Sejumlah perbaikan akses menjadi fokus utama, terutama konektivitas menuju bandara.

“Persiapan detailnya 100 persen ada di pemerintah pusat. Namun semalam kami sudah diskusi, kami akan melakukan beberapa perbaikan,” jelasnya.

Salah satu yang dibahas, adalah peningkatan akses jalan masuk dan keluar bandara termasuk rencana jalur alternatif yang terhubung langsung ke kawasan bandara melalui area PTDI. “Yang kita perbaiki adalah jalan masuk dan sarana prasarana. Jalan arah keluar tol melalui PTDI langsung ke bandara,” ujar dia.

Dia menjelaskan, akses tersebut nantinya akan memanfaatkan jalur dari kawasan Pasteur sebelum gerbang tol dengan belokan ke arah kompleks TNI AU. Jalur itu, diharapkan dapat memperlancar mobilitas menuju Bandara Husein Sastranegara.

“Dari Pasteur sebelum gerbang tol, belok kiri. Itu kan melalui kompleks TNI AU. Itu akan dibuat jalan pas ke situ, sehingga nanti aksesnya bisa lebih mudah,” ucapnya.

Selain akses jalan, pihaknya juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung lain agar arus keluar masuk bandara dapat lebih optimal dibanding sebelumnya.

Farhan menilai, momentum reaktivasi Bandara Husein Sastranegara juga didukung selesainya pembangunan Jalan Layang Nurtanio yang memperbaiki konektivitas kawasan Barat dan Timur Kota Bandung. “Kami juga bersyukur bahwa pada saat bersamaan, timing dari Jalan Layang Nurtanio sudah selesai,” ujar dia.

Sementara itu, terkait masa depan Bandara Internasional Kertajati jika Husein Sastranegara kembali beroperasi penuh, Farhan menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. 

“Kalau Kertajati kan itu tetap. Bagaimanapun juga itu proyek strategis nasional, itu 100 persen ada di pemerintah pusat,” tambahnya.

Pihaknya menambahkan, arah pengembangan Kertajati apakah tetap menjadi bandara komersial atau difokuskan pada industri pemeliharaan dan perawatan pesawat merupakan keputusan pemerintah pusat.

“Apakah akan dijadikan tempat komersial seperti biasa atau dijadikan tempat untuk industri pemeliharaan dan juga overhaul, itu 100 persen punya pemerintah pusat. Saya tidak bisa komentar,” ujarnya.