DPRD Bandung Desak PTM Terbatas Ditunda Sementara, Apa Alasannya?

INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada 8 September 2021 di Kota Bandung agar ditunda sementara.

Pasalnya, sebut Heri Hermawan, perlu payung hukum guna menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tersebut, agar bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, ada langkah-langkah strategis.

Selain itu, Heri Hermawan menambahkan, perlu Perwal (peraturan walikota) yang mengatur tanggung jawab Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dalam penyelenggaraan PTM terbatas.

"PTM terbatas harus disiapkan secara matang dan meminta agar pemerintah lakukan sosialisasi, khususnya kepada orangtua siswa, terkait kegiatan belajar mengajar di masa pandemi,” katanya di Bandung, Sabtu, 4 September 2021.

Baca Juga: Fix, 330 Sekolah di Bandung Bakal Gelar PTM Tebatas pada 8 September

Heri Hermawan menyebutkan orang tua juga harus dilibatkan karena mereka yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anaknya. Siapa tahu ada orangtua yang belum mengizinkan anaknya sekolah tatap muka dan memilih pembelajaran jarak jauh.

Dia menilai, perlu data yang valid mengenai sebelum menyelenggarakan PTM. Utamanya status zona di kewilayahan yang memiliki sekolah.

Heri Hermawan mewanti-wanti jangan sampai zona yang sebenarnya masih berisiko tinggi atau merah, justru mengadakan PTM hanya data yang kurang akurat.

Baca Juga: Tegas, Ini Sikap FAGI Jawa Barat terhadap Pelaksanaan PTM

“Pemetaan mengenai zona harus dibuka, karena kan pembukaan sekolah hanya boleh dilakukan di zona hijau. Ini harus dilakukan guna menghindari hal tak diinginkan ke depannya,” kata Heri.

Heri mengungkapkan, PTM di Kota Bandung harus dipersiapkan secara matang. Ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan klaster baru.

Meski para guru dan tenaga kependidikan telah mendapat vaksinasi Covid-19, namun belum seluruh peserta didik memeroleh vaksin secara maksimal, utamanya sekolah dasar.

“Pendidikan penting, tapi keselamatan anak-anak harus lebih diutamakan. Maka itu, Pemkot harus terus menggencarkan vaksinasi bagi anak-anak usia 12-18 tahun,” cetus politisi Partai Nasional Demokrat.

Baca Juga: Disdik Matangkan Uji Coba PTM Terbatas, Dimulai Pekan Kedua September 2021

Selain itu, ditekankan Heri, protokol kesehatan dan 3 T (tracing, testing, testing) harus terus dilakukan oleh Pemkot Bandung. Dia mendorong Pemkot Bandung, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk mengadakan testing saat sekolah berjalan guna mencegah terjadinya klaster pendidikan.

“Harus ada early warning system agar tidak ada buka tutup sekolah, karena terdapat klaster di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Sekolah pun harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sebelum menyelenggarakan PTM,” paparnya. (okky adiana)