Pencabulan Santriwati Pondok Pesantren di Ciparay, Ini Kata MUI
MUI Kabupaten Bandung meminta masyrakat tidak menyamakan pondok pesantren di Ciparay dengan pondok pesantren lainnua/
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung meminta masyarakat tidak menyamakan kejadian pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Ciparay dengan pesantren lainnya.
MUI Kabupaten Bandung mengakui jika kejadian pencabulan oleh oknum pengurus pondok pesantren di Ciparay secara tidak langsung membuat kepercayaan kepada masyarakat berkurang.
"Kejadian memalukan ini memang membuat kepercayaan sebagian masyarakat berkurang kepada lembaga pendidikan Islam (pesantren). Tapi kejadian itu hanya kecil, keberhasilan pesantren mencetak para mubalig dan orang hebat lainnya jauh lebih besar. Saya imbau masyarakat jangan "nyakompet daunkeun" (menyamakan) kejadian di Ciparay itu dengan tempat pendidikan Islam lainnya," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Kabupaten Bandung, Aam Muamar, melalui sambungan telepon, Minggu 9 Desember 2022.
Baca Juga: Polisi: Dugaan Pencabulan dan Pemerkosaan di Pondok Pesantren di Ciparay Terjadi Sejak 2019
Selain tidak menggeneralisir, kata Aam, ke depan masyarakat khususnya orang tua santri juga harus terlibat aktif dalam pengawasan pesantren. Dan sebaliknya, pengelola pondok pesantren pun harus lebih terbuka atau open managemen dalam pengelolaan atau mengurus santri dan santriwatinya.
"Pengelola pondok pesantren juga harua open managemen, jangan mentang-mentang orang tua santri sudah menyerahkan, mereka seenaknya menerapkan sistem yang tertutup. Nah kalau pengawasan terbuka kan semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat (orang tua santri) bisa mengetahui aktivitas anak-anak didiknya," ujarnya.
Aam juga meminta Kantor Kementrian Agama (Kemendag) Kabupaten Bandung, melakukan pengawasan dan melakukan pendampingan (supervisi) terhadap aktivitas pesantren di wilayahnya. Dengan begitu, berbagai aktivitas pesantren bisa terpantau dan berjalan sesuai dengan jalurnya.
"Di Kemenag itu kan ada bagian pembinaan pondok pesantren. Nah diharapkan mereka bisa masuk lebih jauh dan melakukan supervisi. Agar jika ada aktivitas yang dirasa menyimpang dapat segera ditegur dan ditindak sesuai aturan," katanya.
Mengenai keberadaan pondok pesantren tersebut, Aam mengaku tak mengetahui atau bahkan bisa dikatakan kecolongan. Pihaknya mengetahui adanya kejadian tersebut setelah ramai pemberitaan diberbagai media. Karena memang selama ini peran MUI tidak terlalu masuk jauh kepada urusan teknis seperti halnya pengelolaan pondok pesantren.
"Saya tidak mengenal pimpinan dan pondok pesantren itu yah. Kalau urusan pondok pesantren yang berurusan dengan MUI itu dengan para pimpinan pesantrennya, karena biasanya mereka juga para ulama yang menjadi pengurus di MUI. Selain itu di MUI juga ada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), nah kalau pesantren itu, saya tidak mengenalnya, jadi tahunya setelah ramai di beritakan saja," katanya.
Aam melanjutkan, dari berbagai kejadian penyimpangan diberbagai lembaga pendidikan, biasanya melibatkan tokoh sentral di tempat tersebut. Bahkan, tokoh sentral ini juga yang berperan dalam segala urusan.
Mulai dari pendaftaran anak didik, mengajar hingga menyiapkan makan dan minum anak didiknya. Padahal, dalam tradisi pesantren yang ada di Indonesia sejak puluhan tahun silam, managemen pesantren itu terdistribusi dengan baik. Namun tetap ada tokoh (kyai, ajengan, ustadz) yang dituakan dan sangat kharismatik.
"Seperti yang kejadian kemarin di Kota Bandung kan itu pesantren segalanya diurus sendiri atau oleh segelintir orang saja. Kalau managemen pesantren yang bener itu ada kyai yang ditokohkan, kemudian ada para santri senior yang ditugaskan membantu mengajar dan mengawasi para santri bawahannya. Jadi managemen pesantren di Indonesia itu sudah bagus, cuma yang rusak itu yang pakai managemen "tukang cukur" atau segalanya dikerjakan sendiri,"ujarnya. *** (Rd Dani Nugraha)
Editor : inilahkoran
