Bandung Zoo Disorot, Ono Surono Desak Evakuasi Satwa

INILAHKORAN.ID - Polemik pengelolaan Bandung Zoo memasuki babak serius. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mendesak langkah cepat dan terukur, untuk menjamin keselamatan satwa di tengah carut-marut tata kelola pasca pencabutan izin lembaga konservasi.

Menurutnya, skenario terburuk harus segera diantisipasi. Jika Bandung Zoo tidak lagi mampu beroperasi, maka evakuasi satwa ke lembaga konservasi lain wajib dilakukan tanpa penundaan.

“Apabila Bandung Zoo ditutup, maka harus ada langkah penyelamatan satwa dengan memindahkan hewan ke Kebun Binatang lain, seperti Ragunan atau Kebun Binatang Surabaya,” ujar Ono dikutip Minggu 29 Maret 2026.

Ia menyebut, opsi relokasi ke Kebun Binatang Ragunan dan Kebun Binatang Surabaya sebenarnya sudah sempat dibahas dalam komunikasi lintas daerah yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, hingga Wali Kota Surabaya. Namun, ia menyayangkan tidak ada tindak lanjut konkret dari komunikasi tersebut.

Tak hanya soal relokasi, Ono juga menyoroti persoalan mendasar terkait pemenuhan pakan satwa yang sempat mengalami penurunan kualitas akibat keterbatasan anggaran.

“Kedua, pemerintah harus memastikan ketersediaan pakan hewan tetap terpenuhi dengan baik. Pemerintah diharapkan hadir untuk memfasilitasi penyediaan pakan agar kualitasnya tetap terjaga,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, persoalan ini sejatinya telah disuarakan sejak Agustus. Namun, respons nyata baru muncul pada Februari saat Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi dan mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo melalui nota kesepahaman (MoU).

Sayangnya, langkah tersebut dinilai belum menyentuh persoalan mendasar di lapangan. Berdasarkan informasi dari karyawan, keeper, dan kurator, tidak pernah ada rapat koordinasi maupun arahan teknis sejak pengambilalihan dilakukan.

“Sejak pengambilalihan tersebut tidak pernah ada rapat koordinasi antara kementerian dengan pihak internal Kebun Binatang. Tidak ada pula standar kerja atau kebijakan teknis yang disampaikan, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan,” ungkapnya.

Permasalahan juga muncul dalam distribusi pakan. Meski ada bantuan dari kementerian, proses pembayaran yang kerap terlambat membuat vendor menagih langsung kepada karyawan. Bahkan kebutuhan tambahan seperti pakan khusus belum terakomodasi.

Di luar itu, aspek operasional lain seperti penanganan pohon tumbang, kebutuhan bahan bakar, hingga kebersihan lingkungan juga belum tertangani optimal.

“Permasalahan ini telah berlangsung sejak Agustus hingga Februari tanpa langkah strategis yang memadai dari pemerintah,” tegas Ono.

Ia menilai, kondisi ini menunjukkan belum adanya perbaikan signifikan pasca pengambilalihan oleh pemerintah pusat, padahal tanggung jawab utama kementerian adalah menjamin kesejahteraan satwa.

“Yang terpenting adalah memastikan kesejahteraan satwa tetap terpenuhi, baik dari sisi pakan, kebersihan, maupun lingkungan. Semua itu merupakan tanggung jawab kementerian,” katanya.

Untuk memastikan akuntabilitas, Ono menyatakan akan memanggil BKSDA Jawa Barat pada Senin mendatang guna mengevaluasi kinerja di lapangan. Ia juga mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat agar lebih aktif terlibat dalam penanganan krisis ini.

Jika pemerintah belum mampu bergerak optimal, ia membuka opsi pelibatan publik melalui penggalangan donasi.

“Jika pemerintah tidak mampu menjalankan tugas ini secara maksimal, maka masyarakat dapat dilibatkan melalui penggalangan donasi,” ujarnya.

Di tengah konflik internal yayasan yang masih bergulir, Ono menegaskan fokusnya tetap pada penyelamatan satwa, bukan pada polemik hukum.

“Terkait konflik yang terjadi antar yayasan, sejak awal saya tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut. Fokus utama saya adalah penyelamatan dan kesejahteraan satwa,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti nasib para karyawan yang hingga kini masih bekerja merawat satwa tanpa kepastian status dan gaji.

“Oleh karena itu, saya mendorong Wali Kota Bandung untuk segera mengambil keputusan terkait status karyawan,” pungkasnya.***