Bangun Benteng Moral di Rumah, KPK Libatkan Keluarga Cegah Korupsi Sejak Dini

INILAHKORAN.ID - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menempatkan keluarga sebagai barisan terdepan dalam strategi pencegahan kejahatan korupsi yang kerap membandel. 

Hal itu diwujudkan melalui program strategis bertajuk 'keluarga Berintegritas' yang secara khusus mengajak pasangan pejabat publik memahami risiko sekaligus menanam nilai antikorupsi di ruang lingkup domestik. 

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, urgensi melibatkan keluarga dalam upaya reformasi birokrasi dan integritas nasional. 

Mantan Hakim Tinggi Mahkamah Agung itu menuturkan, korupsi kerap bermula dari tekanan gaya hidup berlebihan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pejabat. 

Dia menyebut, ketika pasangan tidak memahami batasan dan prinsip hidup sederhana, risiko tergelincir ke jalan melanggar hukum menjadi sangat terbuka lebar.

"keluarga berintegritas adalah keluarga yang mampu memberikan kesejukan, tidak menuntut kemewahan di luar kemampuan, dan hidup sederhana sesuai penghasilan," kata Ibnu saat ditemui di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi, No 11 Km 3,5, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).

"Pasangan memiliki peran strategis sebagai pengingat utama agar tidak terjerumus. Sebaliknya, tuntutan yang berlebihan tanpa kesadaran hukum justru menjadi pemicu utama kerusakan yang dampaknya merembet ke tatanan ekonomi, sosial, hingga hukum negara," sambungnya.

Tak cuma itu, lanjut Ibnu, program ini juga menekankan peran masyarakat luas, tokoh agama, dan pendidik untuk memperkuat ekosistem antikorupsi. 

"Kami berharap, pendidikan integritas tidak berhenti di ruang rapat, melainkan menyebar menjadi kesadaran kolektif bahwa kemakmuran yang diraih dengan cara benar jauh lebih mulia dan abadi daripada kekayaan hasil tindak pidana," ucapnya.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyambut baik kolaborasi tersebut dengan melibatkan seluruh pejabat pratama beserta pasangannya di lingkungan Pemprov Jabar. 

Dia juga menyoroti fenomena sosial yang sering terjadi, di mana ambisi memacu gaya hidup tetangga sering kali menjadi pemicu terselubung pejabat yang awalnya jujur berubah haluan demi menuruti keinginan keluarga.

"Kami mengundang pasangan untuk memahami risiko tersebut. Kita ingin menghindari kasus di mana pejabat yang berniat baik akhirnya tergoda karena 'dipanas-panasi' oleh lingkungan rumah yang tidak paham bahaya korupsi dan gratifikasi," kata Erwan.

"Harapannya, dukungan di rumah menjadi pondasi agar mereka bisa mengakhiri masa jabatan dengan husnul khatimah dan rekam jejak yang bersih," sambungnya.