Belanja Pegawai Kota Bandung 29%, DPRD Dorong Produktivitas dan Dongkrak PAD

Sejauh ini, belanja pegawai di Kota Bandung tercatat sebesar 29%. Kebijakan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% persen mulai direspons.

Belanja Pegawai Kota Bandung 29%, DPRD Dorong Produktivitas dan Dongkrak PAD
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menilai, angka belanja pegawai tersebut masih dalam koridor aturan. Namun, dia menekankan pentingnya efisiensi dan peningkatan produktivitas agar struktur anggaran tetap sehat. (dok)

INILAHKORAN.ID - Sejauh ini, belanja pegawai di Kota Bandung tercatat sebesar 29%. Kebijakan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% persen mulai direspons. 

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menilai, angka belanja pegawai tersebut masih dalam koridor aturan. Namun, dia menekankan pentingnya efisiensi dan peningkatan produktivitas agar struktur anggaran tetap sehat.

“Saya yakin dengan upaya-upaya efisiensi yang dilakukan sekarang. Yang paling penting itu peningkatan produktivitas, supaya dari sisi biaya tetap sesuai arahan pemerintah,” kata Asep, Kamis (9/4/2026).

Asep mengakui masih ada sejumlah kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi. Di sektor pendidikan misalnya, kekurangan tenaga guru masih terjadi. Hal serupa juga ditemukan di beberapa instansi lainnya.

“Kita dapat laporan, guru masih kurang. Di instansi juga masih ada kekurangan. Ini harus diputar otak bersama pemerintah, supaya tetap mengikuti undang-undang, tapi kebutuhan mendesak juga bisa terpenuhi,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan pegawai tetap harus dilakukan secara selektif tanpa melanggar batas belanja pegawai yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong Pemerintahan Kota Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sektor yang dinilai potensial yakni pariwisata.

Tingginya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung diakuinya harus dimanfaatkan secara maksimal. Kehadiran wisatawan akan berdampak langsung pada sektor perhotelan, restoran, hingga usaha lainnya.

“Wisata Kota Bandung itu besar sekali potensinya. Ketika wisatawan datang, hotel pasti terisi, restoran juga bergerak. Ini yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Dia menambahkan, peningkatan PAD tidak boleh membebani masyarakat. Sebaliknya, perputaran ekonomi dari kunjungan wisatawan diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

“Artinya, bukan membebani masyarakat. Tapi ada pergerakan ekonomi dari orang yang datang ke Bandung, mereka belanja, itu yang harus kita dorong,” tuturnya.


Editor : Doni Ramdhani