Belanja Pegawai Pemprov Jabar 2026 Turun, Antara Gaji 13 Atau Gaji 14 Bakal Dihapus

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, belanja pegawai di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) mengalami penurunan dalam KUA PPAS 2026 yang telah ditetapkan.

Dedi mengatakan, awalnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp9,2 triliun. Namun seiring dengan turunnya dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat, maka belanja pegawai turut mengalami penurunan, menjadi Rp8,36 triliun.

Imbasnya, salah satu antara gaji 13 yang biasa diterima PNS setiap tahun ajaran baru sekolah atau gaji 14 berupa tunjangan hari raya (THR) bakal dihapus.

"Yang dikurangi, sementara ini volume dari gaji PNS. Masih volume, jadi (biasanya menerima gaji) 14 bulan, jadi 13 bulan," ujar Dedi, dikutip Minggu 2 November 2025.

Namun lanjut dia, kebijakan ini masih bersifat sementara. Menunggu kepastian jumlah pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama 2026 mendatang.

"Kita lihat perkembangan pendapatan di semester pertama 2026. Ada kemungkinan itu," ucapnya.

Disinggung apakah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga bakal turut dikurangi, dia menyampaikan kemungkinan besar tetap normal. Seiring dengan komitmen Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang tidak ingin mengurangi TPP.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan komitmen beliau, untuk tidak mengurangi TPP. Karena itu menyangkut hidup orang banyak," ucapnya.

Namun konsekuensinya, program yang dikelola organisadi perangkat daerah (OPD) ada yang dihapus, guna menyesuaikan skala prioritas yang telah ditetapkan.

"Tapi resikonya, maka program-program yang biasanya dikelola oleh perangkat daerah dari dulu, nah sekarang udah di-nol-in. Jadi yang kurang signifikan dihapus, kemudian diganti menyesuaikan dengan skala prioritas yang ada. Itu belanja pegawai kita," tandasnya.