Beres Cicadas, Dedi Mulyadi Bidik Penertiban PKL Pasteur

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung bukan sekadar relokasi aktivitas usaha, melainkan bagian dari agenda besar mengembalikan kualitas tata kota yang dinilai mulai kehilangan keteraturan.

Penataan tersebut, menurutnya, tidak berhenti pada keberadaan PKL semata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan pembenahan menyeluruh terhadap kondisi jalan, trotoar, drainase, hingga kabel udara yang dinilai masih mengganggu estetika kota.

Dedi menilai, Kota Bandung perlu kembali pada identitas lamanya sebagai kota yang nyaman, bersih, dan tertata. Karena itu, proses pembenahan kawasan mulai didorong secara bertahap dengan fokus pada perbaikan ruang publik dan wajah perkotaan.

"Kalau Bandung ingin kembali jadi kota yang seperti dulu disebut berhiber, harus bersih jalannya, trotoar, drainase dan kabel semrawut, itu target yagn saya tetapkan," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Keseriusan itu, kata Dedi, ditunjukkan melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan Pemprov Jabar untuk merevitalisasi sejumlah titik strategis di Kota Bandung. Salah satu kawasan yang segera ditata ialah Pasteur, yang saat ini memasuki tahapan penentuan pemenang lelang proyek.

"Sekarang saya lagi mendorong Pemprov Jabar sudah mengalokasikan penataan lingkungan kota bandung cukup besar, Pasteur sebentar lagi, pemenang lelangnya diumumkan, nanti jadi kawasan yang sangat tertata," kata Dedi.

Tak hanya fokus pada infrastruktur dan ruang jalan, Dedi juga mulai menata aspek visual kota. Pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran mengenai pemasangan bendera, spanduk, hingga baliho, khususnya di sekitar bangunan bersejarah dan kantor pemerintahan.

Langkah itu dinilai penting, untuk membangun identitas visual Kota Bandung sebagai kota modern dengan standar tata ruang yang lebih tertib dan representatif.

"Selain itu juga gubernur sudah buat edaran, pemasangan bendera spanduk baliho yang sekitar gedung bersejarah gedung pemerintah harus diatur kalau kota ini menjadi kota dunia," tandasnya. ***