Sekda Jabar Tegaskan APBD Tetap Sehat Meski Ajukan Pinjaman Rp3,4 Triliun

INILAHKORAN.ID - Sorotan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2026 di Kantor DPRD Jabar, Senin (1/9/2026), dijawab tegas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman memastikan, kondisi APBD masih sehat dan pinjaman tersebut semata-mata disiapkan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

Menurut Herman, opsi pinjaman daerah tidak boleh dimaknai sebagai tanda buruknya kesehatan fiskal Pemprov Jabar. Sebaliknya, langkah itu merupakan instrumen yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi tekanan pendapatan daerah dan menjaga program pembangunan tetap berjalan.

"Yang paling penting proses dan mekanismenya harus ditempuh sesuai ketentuan. Tentu dialokasikan untuk kebutuhan konkret guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya pelayanan dasar, antara lain infrastruktur," ujar Herman usai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Ranperda Perubahan APBD 2026, Senin (1/9/2026).

Ia menegaskan, seluruh tahapan pinjaman daerah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam peraturan pemerintah maupun regulasi Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap wacana pembiayaan tersebut.

Herman bahkan mengklaim, kondisi keuangan Pemprov Jabar masih berada dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian pemerintah pusat.

"Kesehatan APBD itu ada ukurannya, namanya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil review dari Kemendagri, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat itu 87,3. Jadi sehat, baik. Itu yang perlu kami tegaskan," katanya.

Menurutnya, alternatif pinjaman yang diajukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi muncul setelah adanya tekanan fiskal akibat transfer keuangan dari pusat yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi laju pembangunan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

"Pak Gubernur berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman dengan DPRD mengetengahkan alternatif itu semata-mata untuk menjaga kinerja pembangunan. Jangan sampai disrupsi keuangan daerah karena transfer keuangan daerah yang belum sesuai dengan harapan dan ada potensi penurunan fiskal daerah mengganggu kinerja pembangunan," ujarnya.

Ia menambahkan, kepentingan masyarakat menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil Pemprov Jabar.

"Jadi kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Tetapi tentu kami akan mengelolanya dengan baik dan penuh kehati-hatian. Prudent, itu prinsip dasarnya. Orientasinya untuk rakyat," ucapnya.

Sisi lain, Herman mengakui target pendapatan daerah menghadapi tantangan, terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pergeseran tren masyarakat menuju kendaraan listrik dinilai mulai memengaruhi penerimaan pajak daerah karena adanya berbagai insentif dan relaksasi yang diberikan pemerintah.

"Kita ketahui sekarang tren masyarakat bukan hanya otomotif konvensional, tetapi mulai ke otomotif elektrik, mobil listrik. Yang kita ketahui untuk mobil listrik ada relaksasi, sehingga konsekuensinya PKB belum sesuai dengan harapan," tuturnya.

Meski demikian, Pemprov Jabar masih optimistis mampu menggenjot pendapatan hingga akhir tahun anggaran.

"Tapi terus sisa waktu empat bulan ke depan kami akan optimalkan," pungkas Herman.