Pemprov Jabar Siapkan Aparat Desa Melek SAR, Perkuat Respons Cepat Saat Bencana

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mulai membangun jaringan kesiapsiagaan bencana hingga level paling bawah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperluas pemahaman dasar Search and Rescue (SAR) kepada aparatur kecamatan dan desa, agar penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat saat bencana terjadi.

Penguatan kapasitas tersebut menjadi fokus pembahasan Pemprov Jabar bersama Kantor SAR Bandung dalam upaya memperkuat mitigasi dan antisipasi kebencanaan di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, kemampuan pencarian dan pertolongan tidak boleh hanya dimiliki personel Basarnas. Pengetahuan dasar SAR harus mulai ditanamkan kepada jajaran BPBD, pemerintah kecamatan, hingga perangkat desa.

"Yang kita harapkan kompetensi pencarian dan pertolongan bukan hanya ada di Basarnas. Tapi ada juga di BPBD, provinsi, BPBD kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan, lebih jauhnya di desa," ujar Herman, Selasa (1/9/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar akan mengonsolidasikan program tersebut bersama 27 BPBD kabupaten/kota serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (PMD). Skema ini diharapkan mampu memperluas transfer pengetahuan SAR secara bertahap hingga menjangkau seluruh desa dan kelurahan.

Menurut Herman, target utama bukan mencetak personel SAR profesional di setiap wilayah, melainkan memastikan terdapat aparatur yang memahami prosedur dasar pencarian dan pertolongan ketika terjadi keadaan darurat.

"Harapan kami semua desa di Jawa Barat paling tidak mengetahui SAR yang sifatnya dasar," ucapnya.

Program penguatan kapasitas ini akan menyasar 5.957 desa dan kelurahan serta 627 kecamatan, yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Kehadiran aparatur yang memahami prinsip dasar SAR dinilai penting untuk mempercepat penanganan awal, sebelum tim penyelamat profesional tiba di lokasi bencana.

"Ya paling tidak perangkat desa, perangkat kecamatan ada di antaranya yang tahu dan paham tentang search and rescue, tentang pencarian dan pertolongan," katanya.

Dia menambahkan, kesiapan seluruh perangkat pemerintahan menjadi bagian dari strategi membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tanggap dan terintegrasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang mendorong seluruh elemen pemerintah daerah memiliki kemampuan menghadapi berbagai skenario kebencanaan.

"Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi menghendaki di jajaran pemerintah daerah harus tanggap bencana, termasuk pemerintah desa. Dan kita harus siap dengan semua skenario," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana menilai edukasi dan pembinaan kepada masyarakat harus terus diperkuat, agar kesadaran serta kemampuan menghadapi situasi darurat semakin meningkat.

Menurutnya, kolaborasi antara Basarnas dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperluas jangkauan edukasi SAR kepada masyarakat.

"Cara kami untuk terus memberikan edukasi, sosialisasi terkait pembinaan kepada masyarakat. Kami bersyukur Basarnas dan pemerintah daerah bisa terus bersinergi, terus bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat khususnya," kata Ade.

Ade menegaskan, penguatan kapasitas SAR tidak hanya menyentuh unsur pemerintahan, tetapi juga relawan dan masyarakat di tingkat kewilayahan sehingga kemampuan dasar penyelamatan dapat tersebar lebih luas.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari BPBD Jabar. Kepala Pelaksana BPBD Jabar Teten Ali Mulku memastikan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Basarnas sekaligus melibatkan relawan dalam proses penguatan kapasitas kebencanaan.

"Kami akan support dan akan sinergi dengan teman-teman dari Basarnas, sampai dengan relawan-relawan di tingkat kewilayahan," tuturnya.

Pemprov Jabar menegaskan, penguatan kompetensi SAR tidak berhenti pada sosialisasi semata. Pengetahuan yang diberikan akan diarahkan pada praktik dan implementasi lapangan agar menjadi keterampilan yang siap digunakan saat bencana benar-benar terjadi.