Berkaca dari Kemarau 2023, BPBD Jabar Kawal Daerah Rawan Krisis Air

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi kantong-kantong wilayah, yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau 2026. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi, setelah status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) resmi diberlakukan di seluruh Jawa Barat sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.

Pemetaan dilakukan, untuk memastikan respons pemerintah lebih cepat ketika dampak kemarau mulai dirasakan masyarakat. Selain menentukan daerah prioritas, pemerintah juga menyiapkan skema distribusi personel, logistik, hingga bantuan air bersih ke wilayah yang diperkirakan paling rentan terdampak fenomena El Nino.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, pengalaman menghadapi El Nino 2023 menjadi referensi utama dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini.

"Jadi memang fenomena El Nino ini yang berdampak terhadap kekeringan. Kami melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang biasanya terjadi kekeringan. Ini berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2023 yang terjadi juga El Nino tapi alhamdulillah tidak parah pada saat itu," ujar Teten, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak hanya menginventarisasi daerah rawan, tetapi juga memperkirakan kapasitas dukungan logistik yang harus disiapkan apabila kekeringan meluas.

"Kemudian kita juga selain daripada pemetaan, apa saja yang harus dilakukan, kira-kira kebutuhan logistik air bersihnya, kemampuannya berapa," ucapnya.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan musim kemarau yang digelar pada 8 Mei 2026, BPBD mulai mengarahkan penempatan personel dan peralatan ke sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting, karena dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga dapat memicu persoalan kesehatan masyarakat hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

"Kemudian kita juga tindak lanjut awal di hasil rakor tanggal 8 Mei 2026 ini, kita juga mendorong untuk distribusi personil maupun peralatan ke wilayah-wilayah yang kemungkinan besar itu terdampak terhadap kekeringan, ini kan bisa berbagai macam hal ya yang timbulnya, di antaranya mungkin penyakit-penyakit, kemudian juga kebakaran lahan dan hutan ya," katanya.

Selain itu, pemerintah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air yang tersedia. Situ, waduk, dan infrastruktur air lainnya terus dipantau guna memastikan cadangan air tetap aman selama musim kemarau berlangsung.

"Kemudian kita juga melakukan optimalisasi terhadap situ, waduk, dan sumber daya air lainnya. PSDA kemarin sudah berkoordinasi dan sampai dengan saat ini tinggi muka air masih dalam kisaran normal untuk wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan ini tidak menyusut," tuturnya.

Pemprov Jabar juga mulai menyiapkan armada tangki air, yang akan menjadi ujung tombak distribusi bantuan apabila terjadi krisis air bersih di sejumlah daerah.

"Kemudian juga penyiapan tangki-tangki air. Pak Gubernur kemarin sudah memberikan arahan kepada Dinas Perkim untuk menyiapkan tangki-tangki air dan itu juga kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Apabila terjadi bencana kekeringan kita siap distribusikan bantuan air logistik ke wilayah terdampak," ujar Teten.

BPBD Jawa Barat mencatat dampak El Nino 2023 menjangkau wilayah yang sangat luas. Sedikitnya 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan mengalami kekeringan, menjadikannya salah satu kejadian yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyusun mitigasi tahun ini.

Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yakni mencapai 201 desa. Setelah itu terdapat Kabupaten Bandung dengan 85 desa/kelurahan dan Kabupaten Ciamis sebanyak 57 desa.

"Sementara itu perlu kami sampaikan pembelajaran El Nino 2023, dampak kekeringan itu di 258 kecamatan di 727 desa/kelurahan di Jawa Barat. Yang paling terdampak banyak itu di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor ada 201 desa, kemudian Kabupaten Bandung ada 85 desa atau kelurahan, dan di Kabupaten Ciamis 57," ungkapnya.

Teten menegaskan, data historis tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi karena wilayah yang pernah mengalami dampak besar berpotensi menghadapi kondisi serupa pada musim kemarau tahun ini.

"Di 2023 ini sebagai histori ya karena kita ngambil kebijakan juga berdasarkan data-data sejarah sebelumnya. Jadi kita antisipasi untuk spot-spot daerah tersebut dan bisa jadi daerah tersebut terjadi kekeringan juga," katanya.

Data BPBD Jawa Barat menunjukkan, ancaman kekeringan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi. Tercatat 26 kabupaten/kota, 261 kecamatan, dan 771 desa pernah mengalami dampak kekeringan dengan berbagai tingkat keparahan.

Dampaknya tidak hanya berupa krisis air bersih bagi 839.629 jiwa penduduk, tetapi juga mengganggu sektor pertanian dengan luas lahan terdampak mencapai 24.491 hektare.

Selain Kabupaten Bogor, wilayah yang memiliki sebaran desa terdampak cukup tinggi meliputi Kabupaten Ciamis, Bandung, Garut, Cirebon, Pangandaran, Purwakarta, Majalengka, Tasikmalaya, dan Karawang. Sementara sejumlah daerah lain seperti Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, Subang, Kuningan, Cianjur hingga beberapa kota di Jawa Barat juga masuk dalam radar kewaspadaan pemerintah.

Dengan status siaga darurat yang telah berlaku hingga akhir September, Pemprov Jawa Barat kini berpacu memperkuat mitigasi guna mencegah krisis air bersih, gangguan pertanian, serta lonjakan kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau yang diprediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya.***