Bey Machmudin Tegaskan Pemprov Jabar Belum Tentu Terapkan WFA
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menegaskan, Pemprov Jabar belum tentu menerapkan work from anywhere (WFA), dalam rangka efisiensi yang dilakukan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menegaskan, Pemprov Jabar belum tentu menerapkan work from anywhere (WFA), dalam rangka efisiensi yang dilakukan.
Bey Machmudin mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait dampak WFA sebelum diimplementasikan Pemprov Jabar, khususnya pada pelayanan kepada masyarakat.
"Belum (pasti). Sudah minta (kajian). Misalnya tiga hari kerja itu bagaimana dampaknya. Berapa persen. Kalau 10 persen, oke kita pertimbangkan. Harus betul-betul kinerja yang bekerja tidak di kantor itu harus dihitung betul," ujar Bey Machmudin di Kota Bandung, Kamis 13 Februari 2025.
Soal potensi efisiensi dari WFA, Bey mengaku secara umum ada dampak signifikan. Misalnya, kemacetan diyakini dapat berkurang.
Sementara untuk di lingkungan Pemprov Jabar sendiri, harus dirinci lebih lanjut kata dia, seberapa banyak efisiensi yang dihasilkan dari WFA.
"Otomatis kan secara keseluruhan, mengurangi kemacetan. Penggunaan listrik bagaimana? Apa betul berkurang?
Saya minta kaji betul. Tiga hari itu memang memungkinkan aturannya. Jangan sampai mengurangi pelayanan ke masyarakat," ucapnya.
Terpenting kata dia, jangan sampai tujuan WFA untuk efisiensi, justru mengganggu efektivitas dan pelayanan publik. Sebab tujuan dari efisiensi ini sendiri tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Nanti Bapenda Senin libur, masyarakat gimana? Jangan sampai mengurangi pelayanan kepada masyarakat. DPMPTSP misalnya tutup hari Jumat. Kok tutup? Kan efisiensi. Gak begitu. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata dia.
Terlepas dari itu, WFA ini sendiri diakuinya sudah pernah diimplementasikan Pemprov Jabar kala pandemi Covid 19 beberapa waktu lalu.
Kala itu, termasuk sekarang, optimalisasi teknologi dilakukan supaya WFA tidak memengaruhi kinerja pemerintah.
"Sebetulnya sudah lama Pemprov Jabar punya skema seperti itu. Saya lebih ingin efektivitas, lebih ke memang betul sudah bisa 3 hari karena teknologinya lebih terukur lagi kinerja pegawainya. Jangan sampai mengurangi pelayanan masyarakat. Yang dipegang itu," tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani

