Biaya Pendidikan Gratis Buka Peluang Baru

INILAH, Pandeglang - Tak lama setelah masa penerimaan peserta didik dibuka, halaman SMK PGRI Pandeglang kembali dipenuhi calon siswa dan orang tua. Suasana itu berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya, ketika jumlah pendaftar masih jauh dari harapan.

Kini, ruang-ruang kelas yang sempat longgar mulai kembali terisi. Bagi sekolah yang telah berdiri sejak 1978 itu, perubahan tersebut menjadi pertanda bahwa biaya pendidikan bukan lagi penghalang utama bagi banyak keluarga.

Program Sekolah Gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten perlahan mengubah peta pendidikan. Sekolah swasta yang sebelumnya kerap menjadi pilihan terakhir, kini kembali dilirik masyarakat.

Kepala SMK PGRI Pandeglang, Lili Kholili, mengatakan lonjakan minat masyarakat terlihat jelas sejak program tersebut diberlakukan.

Pada tahun ajaran 2024/2025, sebelum kebijakan itu berjalan, sekolahnya hanya menerima sekitar 100 siswa baru. Setahun kemudian, jumlah pendaftar melonjak menjadi 180 siswa yang terbagi dalam lima rombongan belajar.

Tahun ajaran 2026/2027 diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Setelah ruang kelas direnovasi, sekolah kini bersiap membuka hingga delapan rombongan belajar untuk menampung antusiasme masyarakat.

"Pada tahun ajaran 2024/2025 sebelum program berjalan, kami hanya mampu menjaring 100 siswa baru. Namun setelah program diterapkan, jumlah pendaftar meningkat pesat menjadi 180 siswa," kata Lili, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (21/7).

Perubahan itu tidak lepas dari berkurangnya beban biaya yang harus ditanggung orang tua. Melalui Program Sekolah Gratis, keluarga hanya perlu menyiapkan biaya seragam. 

Sementara biaya operasional pendidikan ditanggung Pemerintah Provinsi Banten melalui bantuan yang diberikan kepada sekolah swasta. Bantuan tersebut bahkan meningkat dari sebelumnya Rp100 ribu menjadi Rp200 ribu per siswa.

Menurut Lili, dana tersebut dimanfaatkan untuk membayar gaji guru, mendukung kegiatan peserta didik, hingga pemeliharaan gedung sekolah sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2025.

Di balik lahirnya program itu, tersimpan pengalaman pribadi Gubernur Banten Andra Soni. Dia mengaku pernah merasakan kesulitan membayar biaya sekolah. Bahkan, dia menyaksikan sendiri teman-temannya yang tidak dapat memperoleh ijazah karena persoalan administrasi.

Pengalaman itulah yang mendorongnya memastikan tidak ada lagi anak di Banten yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena persoalan biaya.

"Kekhawatiran tidak boleh ikut ulangan atau ijazah ditahan inilah yang menjadi dorongan kuat bagi saya untuk meluncurkan Program Sekolah Gratis di Provinsi Banten," ujarnya.

Namun, menurut Andra, kesempatan belajar gratis harus dibalas dengan kesungguhan. Dia mengingatkan para siswa untuk menghormati guru, menjauhi tawuran, serta menggunakan media sosial secara bijak.

"Pemerintah membiayai anak-anak untuk bersekolah, bukan untuk tawuran," tegasnya. (gin)