BKPSDM Luncurkan JF Pro, Bantu Kinerja Pejabat Fungsional 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 94 tahun 2022 tentang tata kelola jabatan fungsional serta aplikasi JF Pro.

BKPSDM Luncurkan JF Pro, Bantu Kinerja Pejabat Fungsional 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 94 tahun 2022 tentang tata kelola jabatan fungsional serta aplikasi JF Pro./ Rizki Mauludi
INILAHKORAN, Bogor - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 94 tahun 2022 tentang tata kelola jabatan fungsional serta aplikasi JF Pro.
Sosialisasi tersebut digelar di IPB Internasional Convention Center I (IICC), Kecamatan Bogor Tengah pada Senin (10/10/2022). Diketahui aplikasi JF Pro ini membantu kinerja para pejabat fungsional dilingkungan Pemkot Bogor.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, aturan pemerintah kebjiakan jabatan fungsional ini membuat birokrasi lebih efektif dan efisien. Tetapi harus dijemput dengan satu sistem sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) itu berkembang. Jadi aplikasi JF Pro ini ASN bisa membuat perencanaan untuk karir kedepan, bisa mengembangkan keahliannya dan bisa mempelajari berbagai macam aturan.
"Sehingga kemudian di fungsional ini tetap bisa berkembang, yang tak menutup kemungkinan akan bergeser kembali ke struktural apabila kemudian ada kebutuhan dan kaoasitasnya memungkinkan," ungkap Bima.
Bima melanjutkan, jadi ini ada satu sistem untuk menjemput kebijakan aturan tentang jabatan fungsional dan ini bukan berati disisikan tapi ini membuat sistem lebih efektif lagi. 
"Karena walaupun tidak punya jabatan struktural, tapi masih ada dalam satu sistem penilaian ada dalam sistem jenjang karir yang diperhitungkan," terangnya.
Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik, SH memaparkan, jadi ini memberikan kemudahan kepada teman yang terdampak dari birokrasi yang dilakukan pemerintah melaui kebijakan Permen nomor 47 tahun 2022 yang mana cikal bakalnya dari steatment Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi yaitu cukup 2 level eselon dari pemerintah kabupaten/kota hanya level yaitu eselon II dan III.
"Secara teknis yang kami rampingkan itu sekitar 283 orang dan sudah dilantik, ada 5 urusan yang belum sepenuhnya di fungsional kan yaitu perhubungan, keuangan, pendidikan, kesehatan dan ketertiban umum. Termasuk teman-teman di wilayah itu masih ada. Nah, yang kami sederhanakan ini untuk lebih kepasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme," tuturnya.
Taufik membeberkan, pihaknya membuat salah satu kemudahan untuk teman-teman ASN, karena mereka kerjanya biasa pejabat struktural, seperti kasubid tapi sekarang harus mandiri, karena fungsional itu sama dengan guru, tenaga kesehatan kan untuk kinerja mandiri.
"Nanti kami berikan terobosan kemudahan untuk mereka dari mulai profil JF pro itu apa saja, dan ternyata kami ada 49 jabatan fungsional yang didapatkan dari pemerintah dan sebagian besar ada di analis kebijakan analis SDM analis penataan komputer," bebernya.
Taufi menjelaskan, JF Pro ini aplikasi unggulan karena kedepan yakni berbasis tekhnologi jadi selama ini teman yang analis murni itu akredit secara manual, tinggal masukan ke sistem buka namanya siapa, fungsionalnya apa tinggal di klik saja.
"Kalau rotasi dan mutasi siapapun bisa dari fungsional ke struktural contoh barangkali h8h sudah terjadi di Kota Bogor yaitu saat open building di RSUD,l Kota Bogor z fungsional dokter sebagai kepala puskesmas tapi pangkat dia memenuhi 4b di fungsional madya sehingga bisa ikut di eselon II. 
"Untuk jabatan fungsional di lingkungan kerja yaitu ada 243 orang Tetapi kalau fungsional murni dari awal itu sprti guru hampir 3.000, tapi pasca periode presiden kemaren sebanyak 283 orang termasuk Dinas Perizinan Kabid nya sudah fungsional," pungkasnya.***


Editor : JakaPermana