DPRD Bogor Dorong Program Penebusan Ijazah Gratis Untuk Warga Miskin
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan Atty Soemaddikarya mendorong program penebusan ijazah gratis bagi warga miskin Kota Bogor
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan Atty Soemaddikarya mendorong program penebusan ijazah gratis bagi warga miskin Kota Bogor ijazah baik itu SD, SMP dan SMA/SMK.
Hal ini didasarkan banyaknya laporan dari masyarakat terkait sulitnya menebus ijazah karena keterbatasan ekonomi. Bahkan program penebusan ijazah gratis bagi masyarakat miskin ini didukung oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
"Kami segera tuntaskan persoalan ini. Banyak masyarakat yang mengeluh karena banyak sekolah yang menahan ijazah dengan judul yang sama yaitu tertunggaknya kewajiban orang tua siswa dalam melunasi biaya," ungkap Atty kepada INILAH pada Senin (13/9/2021) pagi.
Baca Juga: Ilham Chaidir Nahkodai IDI Kota Bogor, Bima Arya Minta Teliti Gejala Pasca Sembuh Covid-19
Atty menegaskan, penebusan ijazah harusnya bisa dilakukan secara gratis dengan mengacu pada peraturan walikota (perwali).
"Berdasarkan data, yang menunggak tak bisa ambil ijazah hampir di atas 90 persen. Ini tentu harus diperjuangkan," tegasnya.
Atty melanjutkan, adanya komitmen dari Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sangat diapresiasi dirinya. Menurutnya, Pemkot Bogor sejauh ini sudah berupaya hadir di tengah masyarakat. Upaya memprioritaskan pendidikan di Kota Bogor, harus didukung penuh oleh legislatif.
"Harusnya tidak hanya pemkot saja yang melakukan intervensi. Gubernur Jawa Barat seharusnya ikut melakukan intervensi dalam APBD Provinsi untuk persoalan ini karena jenjang SMK/SMA sudah menjadi ranah provinsi," terangnya.
Atty menambahkan, DPRD Kota Bogor mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk bisa terlibat dalam program ini. Menurutnya, intervensi APBD Provinsi untuk penebusan ijazah sangat diperlukan khususnya Kota Bogor.
"Saya meminta kepada Gubernur Jabar, harusnya dapat ikut dalam program ini dimana adanya intervensi APBD Provinsi untuk diberikan kepada daerah khususnya ke Kota Bogor. Supaya tidak ada lagi cerita ijazah siswa yang sudah lulus masih ditahan karena adanya tunggakan orang tua siswa, sementara sekolah SMA dan SMK yang dalam ranah ini merupakan kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi malah terlihat tidak peka," tambahnya.
Atty juga mengatakan, selain sorotan terkait penebusan ijazah, dirinya menampung sejumlah aspirasi antara lain migrasi BPJS-PBI bagi masyarakat tidak mampu, selain itu tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi warga miskin.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim merespons positif dengan niatan para legislator. Dirinya berjanji akan menuntaskan eksekusi persoalan ini dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
"Kami akan hadir dan selesaikan persoalan ini secepatnya. Tiga hak dasar rakyat salah satunya pendidikan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin memang menjadi prioritas kami," pungkasnya. (rizki mauludi)
Editor : inilahkoran
