DPRD Kota Bogor Minta Kantor Cabang Dinas Jawa Barat dan Pemkot Putus Mata Rantai Kekerasan Pelajar

INILAHKORAN, Bogor,- DPRD Kota Bogor meminta Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor putus mata rantai kekerasan pelajar.

DPRD Kota Bogor yang diwakili Komisi IV secara khusus menggelar rapat kerja dengan KCD Jawa Barat, Satgas Pelajar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bogor untuk memutus mata rantai kekerasan pelajar, Selasa malam, 12 Oktober 2021.

Dalam rapat kerja tersebut, DPRD Kota Bogor tegas meminta KCD dan Pemkot segera memutus mata rantai kekerasan pelajar.

Baca Juga: Tewasnya Pelajar SMA 7 Kota Bogor, Ceu Atty Desak Disdik Jabar Lakukan Ini

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengungkapkan, salah satu hasil rapat antara DPRD Kota Bogor, KCD Jawa Barat dan Satgas Pelajar serta MKKS adalah terungkapnya peran Alumni dalam tawuran pelajar.

"Begini, akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan kenakalan pelajar ini tidak lepas dari masih nyambungnya komunikasi dengan alumni. Jadi harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai itu supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi," ungkap Mohan, Rabu 13 Oktober 2021.

"Bahkan alumni membuat iuran wajib, dimana siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu, kami kaget dengar itu," imbuh Mohan.

Mohan menuturkan, untuk kebaradaan titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti taman Palupuh.

Baca Juga: Antisipasi Kejahatan dan Tawuran, Polresta Bogor Kota Gelar Apel Sispamwil

Karena itulah, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.

"Jangan hanya membuat taman dan dibiarkan, tapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif disana," tegas Mohan.

"Kami minta penerangan disekitar taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV dan kami minta dipasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh," tambah Mohan.

Mohan juga menyinggung, soal adanya penjual miras disekitaran taman Palupuh dan taman-taman lainnya di Kota Bogor.

Baca Juga: Penusukan Siswa di Bogor, Kadisdik Jabar: Bukan PTM yang Jadi Akar Masalahnya!

Mohan meminta Satpol-PP Kota Bogor menindak tegas para penjual miras tersebut. Dengan maraknya penjual miras ini, Mohan menduga adanya oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.

"Ya, kami tidak tahu ada apa ini, apakah ada oknum yang membiarakan atau bagaimana. Makanya kami minta Satpol-PP untuk menutup itu, tidak perlu pakai teguran, tindak tegas," tegas Mohan.

Lebih lanjut Mohan memaparkan, hasil rapat juga menyepakari akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Bogor dan Disdik Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.

Baca Juga: Buntut Seorang Pelajar Tewas Bersimbah Darah Depan Gerbang Sekolah, Ini Saran Ketua DPRD Kota Bogor

"Langkah kami adalah kami ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kami akan minta pimpinan agar menyurati wali kota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan," tambah Mohan.

Hal ini nantinya berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar. Karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar.

Hanya saja, pihak KCD jabar kurang memberikan perhatiannya kepada para petugas Satgas Pelajar Kota Bogor.

Baca Juga: Remaja Tewas Bersimbah Darah, Begini Strategi Polres Bogor Hentikan Tradisi Tawuran

"Satgas Pelajar sudah luar biasa kerjanya, cuma mereka ini terhambat dalam jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar," papar Mohan.

"Ini kan permasalahan banyaknya di SMA dan SMK, maka satgas peajar harus dapat perhatian lebih dari Disdik Jabar, kita sudah tekankan juga ke KCD supaya bisa merumuskan kebijakan untuk satgas pelajar agar lebih maksimal melakukan pengawasan di Kota Bogor," pungkas Mohan.***(Rizki Mauludi)