Dugaan Mafia Bantuan Produktif Usaha Mikro, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Bakal Datangi BRI

INILAHKORAN, Bogor - Di Kabupaten Bogor, rumor adanya dugaan mafia bantuan produktif usaha mikro mencuat ke permukaan.

Untuk itu, Kepala Dinas Koperasi dan MUKM Kabupaten Bogor Asep Mulyana Sudrajat akan mendatangi BRI untuk konfirmasi terkait praktik dugaan mafia bantuan produktif usaha mikro. Konon, modusnya oknum melakukan penggandaan KTP elektronik si penerima bantuan.

"Mengenai adanya dugaan mafia bantuan produktif usaha mikro, kami akan konfirmasi terlebih dulu. Saya pun agak kaget karena pegambilan buku tabungan maupun pengambilan saldo di rekening dana bantuan produktif usaha mikro di BRI cabang Kabuapaten Bogor itu sangat ketat prosedurnya," kata Asep kepada wartawan, Minggu 2 Januari 2022.

Baca Juga: Dispora Kabupaten Bogor Akan Memutus Kontrak Kontraktor Stadion Mini Tenjo Karena Dinilai Gagal

Selain ke pihak BRI, jajarannya juga akan mengkonfirmasi laporan Forum UMKM milenial yang melaporkan dugaan calo BPUM dan penggandaan KTP-el tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Bisa saja ini hanya kesalahan data saja yang jumlahnya cuma beberapa, hingga harus dikonfirmasi dulu dengan pihak yang melaporkan dugaan calo bantuan produktif usaha mikro dan penggandaan KTP elektronik dan juga pihak BRI yang menerbitkan rekening penerima," sambung mantan Camat Citeureup ini.

Sebelumnya, sejumlah aktivis Pamijahan, Kabupaten Bogor melaporkan adanya dugaan mafia bantuan produktif usaha mikro yang diduga melakukan penggandaan KTP elektronik ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, Selasa 28 Desember 2021.

Baca Juga: Ini Alasan Pemkab Bogor Perpanjang Waktu Operasional Truk Tambang

Laporan itu disertai bukti KTP elektronik yang digandakan dan beberapa buku rekening BRI para penerima BPUM. Dimana para penerima asli pada 2020 lalu memohon bantuan presiden tersebut tidak mengetahui jika mereka mendapatkan bantuan serupa pada 2021

"Kami melaporkan fenomena calo atau mafia BPUM ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, untuk mengetahui apakah KTP elektroniknya yang digandakan oknum tersebut asli atau palsu," kata aktivis yang bernama Fernando.

Dia menerangkan, setelah dicek menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administasi Kependudukan (SIAK) ternyata KTP elektronik tersebut asli dan dicetak di Kantor Disdukcapil.

"KTP elektronik yang kami peroleh dari calo atau mafia BPUM ternyata asli, di mana warga yang dulu sempat memohon BPUM tidak mengetahui bahwa identiitasnya digandakan, apalagi tahu bahwa mereka mendapatkan dana BPUM dengan nilai Rp1,2 juta," terangnya. (Reza Zurifwan)