Pemkot Bogor Laporkan 10 Kegiatan Strategis 2022 kepada KPK

INILAHKORAN- Pemkot Bogor melaporkan 10 kegiatan strategis di tahun 2022 dengan jumlah anggaran besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

10 kegiatan strategis tersebut diharapkan bisa dimonitor dan dilakukan pembinaan mengingat perlu pendamingan khusus dari KPK.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah meminta agar 10 kegiatan strategis itu dilakukan lelang awal tahun agar proses pengerjaanya bisa dilakukan.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Layangan Ultimatum, Minta Holywings Ikuti Aturan Main

"Saya meminta agar ditahun 2022 sudah mulai melakukan kegiatan di awal waktu, terutama yang sifatnya lelang. Kami pun sudah menentukan 10 kegiatan strategis yang anggarannya besar dan nilainya strategis. 10 Kegiatan ini pun sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimonitor dan dilakukan pembinaan mengingat perlu treatment khusus," ungkap Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah pada Rabu (11/1/2022) pagi.

Syarifah menyatakan pekerjaan yang lain beberapa OPD sudah mulai melaporkan pelaksanaan pekerjaan. Jangan ada lagi keterlambatan dan mohon Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melakukan pembinaan di masing-masing dari timelinenya, dari Adalbang memperhatikan dan memonitor pelaksanaan.

"Dua tahun ini kami bekerja sedikit terkendala, pada saat Bogor memasuki level 1 dan sekarang ke level 2, pak wali melihat ini momentum untuk kami kembali berlari, apa yang tertinggal kembali dikejar," tuturnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Layangan Ultimatum, Minta Holywings Ikuti Aturan Main

Syarifah juga mengatakan, sedikitnya ada 32 arahan Wali Kota Bogor yang sudah dirinya tindaklanjuti bersama asisten dan staf ahli. Secara berjenjang, asisten dan staf ahli sudah berbagi tugas mana yang menjadi lingkup asisten umum, asisten pembangunan dan asisten pemerintahan mengingat tupoksi pekerjaannya hampir sama.

"Setiap tahun saya juga memperbaharui mana lingkup-lingkup OPD yang masuk di koordinasi asisten dan staf ahli. Berdasarkan lingkup koordinasi ini ke depan kita coba aktifkan kembali. Tugas sudah didistribusikan ke asisten dan staf ahli, diharapkan bisa ditindaklanjuti ke para kabag," jelasnya.

Syarifah memaparkan, pada 31 Desember lalu posisi penyerapan anggaran berada di angka 84,7 persen, angka ini di bawah saat kondisi Covid-19 ditahun 2020 yang penyerapan bisa mencapai 90 persen. Meski begitu ia tetap akan melihat rekon terakhir dari BKAD apakah mencapai 90 persen atau tidak.

Baca Juga: Tips Meningkatkan Ketakwaan ala Ustadz Handy Bonny, Lupakan dan Ingat Dua Hal Ini

"Kalau tidak mencapai berarti ada kemunduran dibanding tahun lalu. Faktor penyumbang rendahnya penyerapan anggaran mungkin karena konstruksi ada yang belum dilakukan pembayaran akibat perpanjangan pekerjaan, baik di Masjid Agung, surken dan lainnya," pungkasnya. (rizki mauludi)***