INILAHKORAN, Bogor - Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Rizal Utami meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) mengecek ketersediaan minyak goreng dan menggencarkan operasi pasar.
Hal itu dikarenakan saat ini minyak goreng masih langka dipasaran, selain langka, harga minyak goreng dipasaran pun tidak sesuai dengan ketentuan Kementrian Koordinator Bidang Perkonomian.
"Menko perekonomian sudah menetapkan harga eceran minyak goreng tertinggi tingkat kota/kabupaten sebesar Rp14 ribu per liter, namun hampir disemua daerah tidak berlaku harga itu, paling rendah harga eceran di Rp19 ribu per liter," ungkap Rizal Utami saat ditemui diruang kerjanya pada Kamis (3/2/2022) sore.
Rizal melanjutkan, berarti imbauan Menko Perekonomian yang mengharuskan harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu tidak berjalan semestinya.
"Kami juga tidak tahu penyebabnya, apakah stok minyak goreng terbatas atau memang ada yang 'mengendalikan' harga minyak goreng tersebut," tuturnya.
Rizal berharap, Disperindagkop UKM Kota Bogor aktif turun ke pasar untuk memantau harga minyak goreng. Selain itu, Pemkot Bogor juga harus mengadakan operasi pasar minyak goreng secara intens.
"Operasi pasar itu harus berkelanjutan sampai harga minyak goreng kembali stabil, karena kami lihat operasi pasar hanya pada momen-momen tertentu, apalagi sebentara lagi menghadapi ramadan. Harga kebutuhan lain juga sudah mulai merangkak naik, jadi haru bergerak cepat pemkot," terangnya.
Riza menjelaskan, apabila harga minyak goreng ini tidak dikendalikan oleh pemkot, nantinya akan berdampak kepada daya beli masyarakat dan pedagang-pedagang akan susah menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi.
"Kami mengimbau supaya langkah yang paling dekat Pemkot Bogor aktif memantau harga dan operasi pasar sampai harga minyak goreng itu stabil kembali," pungkasnya.(Rizki Mauludi)***