BPBD: 312 RW di Seluruh Penjuru Cimahi Bakal Terdampak Kekeringan 

INILAHKORAN.ID - Fenomena El Nino kali ini membawa risiko kemarau ekstrem. BMKG mengingatkan BPBD Kota Cimahi agar segera menyusun langkah strategis dan kesiapan operasional.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengungkapkan, hasil pemantauan dan koordinasi intensif dengan pihak BMKG menunjukkan sebanyak 312 RW di seluruh kelurahan berpotensi mengalami kesulitan air bersih dan kekeringan. 

Berdasarkan analisis pola cuaca dan ketersediaan sumber daya air, masa kritis akan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut mulai Agustus hingga Oktober 2026. 

“Kalau melihat potensinya, ancaman ini menyebar merata ke seluruh penjuru Cimahi. Puncak tekanan kekeringan dan krisis air bersih dipastikan terjadi di rentang waktu tersebut,” kata Fithriandy, Senin (8/6/2026).

Fithriandy menjelaskan, bila mengacu pada data Kajian Risiko Bencana (KRB) yang pernah dicatat dua tahun lalu saat terjadi kemarau panjang, wilayah bagian selatan tercatat sebagai zona yang paling parah terdampak meliputi Kelurahan Melong, Utama, hingga Leuwigajah. 

"Wilayah ini sangat rentan karena mayoritas warganya sangat bergantung pada pasokan air perpipaan dan pemanfaatan air tanah dangkal," jelasnya.

Faktanya, terang Fithriandy, penurunan permukaan air tanah yang terus terjadi dari tahun ke tahun, ditambah dengan tingginya pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri membuat sumur-sumur warga berisiko besar mengering saat musim kemarau tiba.

“Penyebabnya sumber air di sumur warga terus mengalami penurunan drastis. Di satu sisi kebutuhan meningkat, namun di sisi lain cadangan alami menyusut, belum lagi adanya persaingan pengambilan air untuk kebutuhan industri. Hal inilah yang membuat pasokan air di tingkat warga akan sangat terganggu,” bebernya.

Kendati begitu, lanjut Fithriandy, BPBD Kota Cimahi telah menyiapkan mekanisme penanggulangan berbasis respons cepat. Jika laporan kesulitan air bersih masuk dari lapangan, tim bakal segera bergerak bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) serta Perumda Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih. 

“Kami siap melaksanakan operasi pasokan air jika ada laporan kekurangan, dengan cara berkoordinasi erat dengan dinas terkait agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” paparnya.

Selain ancaman krisis air, sebut Fithriandy, risiko kebakaran juga menjadi perhatian pihaknya. Sebab, berdasarkan pemetaan kerawanan, kawasan Selatan seperti Cireundeu dan wilayah Utara di sekitar Cipageran masuk dalam kategori daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko sedang. 

"Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa jenis kebakaran yang paling sering terjadi adalah terbakarnya lahan alang-alang yang kering kerontang," sebutnya.

Tak hanya itu, sambung Fithriandy, antisipasi juga diarahkan ke kawasan permukiman padat penduduk yang mendominasi wilayah perkotaan. 

Dia menuturkan, potensi percikan api yang mudah membesar saat udara kering menjadi perhatian khusus. 

"Untuk itu, BPBD terus menjaga komunikasi dan kerja sama yang erat dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta terus memantau perkembangan prakiraan cuaca terkini dari BMKG," tuturnya.