BPBD Kota Bandung Siap Beroperasi di 2025

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot Bandung tengah memfinalisasi pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), melalui pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2025.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana agar lebih terstruktur, mandiri dan terkoordinasi.

Meski secara fungsi sudah berjalan dan struktur organisasinya telah dipisahkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar), BPBD Kota Bandung dituturkan ia belum sepenuhnya operasional.

“Secara nomenklatur sudah terpisah dari Damkar, namun untuk operasional sementara masih melekat. Saat ini kita sedang ajukan pembentukan dan operasional ke dalam anggaran perubahan, dengan target operasional tahun ini,” kata Farhan, Rabu 21 Mei 2025.

Dijelaskan ia, Pemkot Bandung mengusulkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk operasional tahun pertama BPBD. Anggaran ini mencakup kebutuhan dasar operasional, rekrutmen personel, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kota Bandung.

“BPBD ini akan jadi koordinator utama jika terjadi bencana. Contohnya saat kejadian pohon tumbang di Dago, karena belum ada BPBD, wali kota harus turun langsung koordinasi semua dinas. Ke depan, BPBD yang akan ambil alih peran ini. Untuk kantor fisik kita masih mencari lokasi,” ucapnya.

Dari sisi personel, Farhan menyebut telah menyiapkan formasi dari internal ASN termasuk dari bidang penanganan bencana dan kini tengah menunggu persetujuan teknis dari BKN, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Setelah persetujuan keluar, pengangkatan personel dan penetapan remunerasi akan segera dilakukan. Kita menargetkan BPBD Kota Bandung dapat mulai operasional di tahun ini," ujar dia. ***