BRT dan Keselamatan Warga:Halte Tengah Jalan Jadi Sorotan
TRANSPORTASI publik tak cukup hanya cepat dan modern. Perjalanan menuju halte pun harus menjamin keselamatan warga.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh : Yogo Triastopo
Halte itu kelak berdiri di tengah arus kendaraan. Untuk mencapainya, warga harus menyeberang lebih dulu. Di titik inilah kekhawatiran Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bermula. Bukan soal bagaimana halte dibangun, melainkan bagaimana warga sampai ke sana dengan selamat.
Farhan mengakui, pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di tengah badan jalan masih menyisakan persoalan. Salah satu yang paling mengusik pikirannya adalah akses penumpang ketika harus menyeberang menuju halte.
Konsep halte di median jalan memang sudah menjadi bagian dari desain BRT. Namun, hingga kini pemerintah masih menghitung cara paling aman agar penumpang tidak justru menghadapi risiko sebelum menggunakan transportasi publik tersebut.
“Yang saya khawatirkan justru penyeberangannya. Di Medan juga sama, ternyata tidak ada JPO. Jadi masyarakat menyeberang lewat zebra cross,” kata Farhan, Senin (14/9).
Pilihan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) pun tidak serta-merta menjadi jawaban. Di sejumlah ruas jalan Bandung, kondisi fisik jalan membuat pembangunan JPO memiliki tantangan tersendiri.
Jalan yang lebar membutuhkan struktur yang lebih tinggi dan panjang. Konsekuensinya, kemiringan akses menuju jembatan bisa menjadi terlalu curam bagi sebagian pengguna.
“Kalau membangun JPO di jalan yang cukup lebar seperti Otista yang punya tiga jalur, struktur JPO-nya akan menjadi sangat curam,” ujarnya.
Di tengah pembangunan yang terus berjalan, persoalan itu menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Sebab, sebuah fasilitas transportasi publik seharusnya tidak berhenti pada bangunan halte dan armada yang akan melintas.
Ada manusia yang harus berjalan menuju halte. Ada lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan warga yang membawa barang. Ada pula arus kendaraan yang tetap bergerak di kiri dan kanan median.
Karena itu, Farhan memastikan aspek penyeberangan masih dihitung kembali. Pemerintah tidak ingin fasilitas yang dibangun untuk memudahkan mobilitas justru melahirkan bahaya baru.
“Kalau memang ternyata membahayakan, kita harus mempertimbangkan kembali. Jangan sampai justru membahayakan proyek ini sendiri,” katanya. (gin)
Editor : Inilahkoran
