BUMD Jadi Beban, Pilihannya Hanya Pembenahan

Oleh: Maman Suharman

INILAH, Cirebon- Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya kemampuan fiskal daerah, BUMD diharapkan tidak lagi menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Noupel, menilai sebagian besar BUMD masih memerlukan pembenahan menyeluruh.

Menurutnya, keberadaan perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat bagi daerah, bukan terus bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

"BUMD harus menghasilkan keuntungan untuk daerah, bukan terus bergantung pada suntikan anggaran," kata Noupel, Senin (3/8).

Dia mengatakan, kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas membuat pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD.

Karena itu, penyertaan modal harus diarahkan. Ini untuk pengembangan usaha yang produktif, bukan sekadar menutup biaya operasional perusahaan yang terus merugi.

"Penyertaan modal harus memberikan dampak nyata, bukan hanya mempertahankan perusahaan yang tidak berkembang," ujarnya.

Noupel berharap, direksi BUMD yang baru dapat menyusun strategi bisnis yang lebih terukur agar perusahaan daerah kembali sehat dan mampu memberikan keuntungan bagi daerah. Ia juga menyoroti kondisi sejumlah BUMD yang mengalami kesulitan keuangan.

Menurutnya, kondisi itu berdampak pada kesejahteraan pegawai, termasuk adanya karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji.  Kondisi tersebut terjadi di antaranya pada PD Pembangunan dan Perumda Farmasi.

"Direksi yang baru harus berani melakukan pembenahan agar BUMD kembali sehat dan mampu memberi kontribusi bagi PAD," ucap Noupel.

Dalam waktu dekat lanjutnya, Komisi II DPRD Kota Cirebon berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja serta target perbaikan. Namun, agenda tersebut masih menunggu pelantikan direksi yang baru.

Di sisi lain, Komisi II juga mengaku prihatin karena masih ada BUMD yang dinilai kurang kooperatif dalam berkoordinasi dengan DPRD, sehingga keseriusannya untuk melakukan pembenahan dipertanyakan.

"Kalau koordinasi saja sulit dilakukan, bagaimana perbaikannya bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Dia menambahkan, Komisi II DPRD Kota Cirebon berharap pergantian kepemimpinan di sejumlah BUMD menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD.