Bupati Cirebon Nyatakan Fatsun Putusan Megawati, Tunda Ikut Retret Magelang
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyatakan fatsun atas keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sehingga tidak mengikuti rombongan kepala daerah lain untuk berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah mengikuti retret.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyatakan fatsun atas keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sehingga tidak mengikuti rombongan kepala daerah lain untuk berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah mengikuti retret.
Dia bersama tiga kepala daerah lainnya yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Bupati Bekasi Ade Kuswara bertahan, sampai ada instruksi lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan.
"Ya saya taat pada keputusan partai," kata Imron, di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 21 Februari 2025.
Dia melanjutkan, keputusan tidak ikut retret ini juga belum sempat disampaikan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kala sesi prosesi serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui surat edaran, meminta semua kepala daerah kader partai Banteng menunda keiikutsertaannya di retret.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025).
Perintah Megawati ini menyusul ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati yakni, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Lalu, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retret.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. ***
Editor : JakaPermana
