Buruh Jabar tak Ikut Demo: JALUR BEDA SUARA SAMA

Oleh: Yuliantono/Cesar Yudistira

Roy Jinto tidak sedang mencari kerumunan. Sehari menjelang aksi besar di Jakarta, dia justru memilih berada di tempat lebih sunyi. Bukan karena buruh Jawa Barat kehabisan persoalan untuk diperjuangkan. Bukan pula karena jalanan Jakarta kehilangan daya tarik sebagai ruang menyampaikan aspirasi.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat itu sedang menaruh perhatian pada satu agenda yang dianggap jauh lebih dekat dengan kepentingan pekerja: pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di Panitia Kerja (Panja).

“Tidak ada yang ikut, kalau atas nama pribadi mungkin ada ya, tapi kalau atas nama organisasinya tidak ada,” ujar Roy, Rabu (26/8). 

Keputusan itu membuat KSPSI Jawa Barat tidak masuk dalam barisan kelompok yang akan menggelar aksi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus.

Bagi Roy, saat ini ada pekerjaan yang tak kalah penting dari sekadar mengumpulkan massa. Ia ingin memastikan suara buruh hadir dalam setiap pembahasan aturan yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan kehidupan pekerja.

“Isu kita RUU ketenagakerjaan, kita sedang mengawal RUU Ketenagakerjaan yang sedang pembahasan di Panja,” katanya.

Ada alasan lain yang membuat Roy memilih fokus pada agenda tersebut. Pembahasan RUU Ketenagakerjaan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan regulasi.

Karena itu, KSPSI Jawa Barat tidak sepenuhnya menghilangkan pilihan aksi. Mereka justru tengah menyiapkan aksi yang secara khusus membawa isu ketenagakerjaan.

“Nah, sesuai putusan MK harus sudah beres nih, jadi kita memang sedang melakukan pengawalan dan persiapan untuk aksi khusus ketenagakerjaan,” ucapnya.

Dengan demikian, perjuangan Roy kali ini tidak diarahkan ke satu ruas jalan di Jakarta. Dia berada di ruang yang berbeda, mengawal proses yang berlangsung di Panja dan menyiapkan agenda khusus buruh.

Sikap serupa datang dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat. Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana memastikan organisasinya juga tidak memiliki agenda mengirimkan massa ke Jakarta.

“Tidak ada,” katanya.

Keputusan buruh Jabar tak berangkat ke Jakarta sejalan dengan seruan Pemprov Jabar yang mengimbau warganya untuk tidak perlu berbondong-bondong ke ibu kota. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan imbauan itu, Rabu (26/8). 

Bukan untuk membatasi hak masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan agar kondusivitas Jawa Barat tetap terjaga ketika perhatian publik tertuju ke Jakarta.

Erwan mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan kalangan serikat pekerja, buruh Jawa Barat tidak akan mengerahkan anggotanya untuk mengikuti aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026. 

Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Alhamdulillah, kemarin ketua Serikat Pekerja Jawa Barat sudah menyampaikan bahwa beliau tidak menginstruksikan kepada anggotanya untuk berangkat ke Jakarta karena Serikat Pekerja di Jawa Barat ini sedang mengawal untuk rancangan undang-undang kerja Ketenagakerjaan,” ujar Erwan di Gedung DPRD Jawa Barat.

Pilihan buruh Jawa Barat, menurut Erwan, menunjukkan, menyampaikan aspirasi tidak selalu harus dilakukan dengan bergerak menuju pusat kekuasaan. Ada agenda lain yang sedang mereka kawal di daerah, terutama terkait rancangan undang-undang ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Erwan memahami, sebagian warga mungkin tetap memilih berangkat. Baginya, keputusan itu merupakan hak setiap warga negara.

“Itu hak mereka mau menyampaikan aspirasi, tapi saya berharap tidak ke sanalah ya. Kita jaga saja komitmen daerah kita. Jangan sampai terjadi kegaduhan dan yang penting kita semua bisa menjaga daerah ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tidak mengeluarkan larangan bagi masyarakat yang hendak mengikuti aksi. Imbauan yang disampaikan Erwan lebih berupa ajakan agar warga mempertimbangkan kembali pilihan untuk pergi ke Jakarta.

“Saya mengimbau kepada warga masyarakat Jawa Barat untuk tidak berangkat. Tapi kalaupun mereka tetap berangkat, ya itu hak pribadi mereka untuk menyampaikan aspirasi,” ucapnya.

Ada kekhawatiran lain yang ikut menjadi perhatian. Massa dalam jumlah besar selalu membawa risiko tersendiri, terutama ketika aksi berlangsung di tengah situasi yang mudah memanas. Karena itu, Erwan meminta siapa pun yang memilih berangkat tetap menjaga ketertiban.

Dia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat. Terlebih, warga Jawa Barat yang berada di Jakarta tetap membawa nama daerah asalnya.

“Tapi ya kalaupun berangkat, berangkatlah dengan tenang, dengan sejuk, jangan sampai membuat pergaduhan, jangan sampai merusak nama baik Jawa Barat,” imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama ajakan mengikuti aksi yang sumber maupun tujuannya tidak jelas.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan ajakan mobilisasi yang belum jelas. Jangan hanya karena menerima informasi di media sosial kemudian langsung ikut menyebarkan atau mengikuti ajakan tersebut. Pastikan terlebih dahulu kebenaran dan sumber informasinya,” ujar Hendra, Rabu (26/8). 

Dia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum, menjaga ketertiban, serta tidak mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat lainnya.

“Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi lakukan dengan cara yang damai, tertib dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan provokasi ataupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” katanya.

Hendra juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Jawa Barat dengan mengedepankan komunikasi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi.

“Jawa Barat adalah milik kita bersama. Mari kita jaga dan rawat bersama. Saring sebelum sharing, jangan mudah terprovokasi, dan apabila menemukan informasi yang mencurigakan, jangan langsung dipercaya maupun disebarluaskan,” pungkasnya.

Penyekatan

Sehari sebelum Jakarta kembali menjadi titik berkumpul massa aksi, sejumlah jalur menuju ibu kota mulai mendapat perhatian lebih dari aparat keamanan.

Dari jalan tol hingga stasiun kereta, pergerakan orang dan kendaraan dipantau. Polresta Tangerang, Polda Banten, menyiapkan langkah pencegahan untuk mengantisipasi massa dari luar Pulau Jawa yang diperkirakan bergerak menuju Jakarta, Kamis (27/8). 

Bukan hanya kendaraan yang melintas di jalan bebas hambatan. Jalur arteri hingga peron stasiun KRL ikut menjadi bagian dari pengawasan.

Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Leksono mengatakan penguatan pengawasan dilakukan setelah muncul informasi mengenai rencana pergerakan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah Sumatera.

“Infonya dari Lampung dan Sumatera akan ada rencana juga, ada juga pergerakan, makanya kita memperkuat pengawasan di jalan tol,” katanya seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (26/8). 

Tol Merak-Tangerang menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian. Polisi juga mengantisipasi kemungkinan massa memilih jalur arteri, terutama Jalan Raya Serang yang mengarah ke Jakarta.

Kendaraan seperti bus dan truk bak terbuka akan diperiksa lebih selektif. Kendaraan-kendaraan semacam itu sebelumnya kerap digunakan untuk mengangkut massa aksi.

“Itu kita harus lebih selektif lagi memeriksanya, pengetatan lagi. Apalagi demo tahun kemarin itu mayoritas ibaratnya pelajar,” ujar Tri.

Namun perjalanan menuju Jakarta tidak selalu berlangsung di atas roda empat. Sebagian orang bisa memilih kereta untuk menghindari kemacetan dan menempuh perjalanan dengan lebih cepat. Karena itu, stasiun KRL di wilayah hukum Polresta Tangerang juga menjadi titik pengawasan.

Dua stasiun, yakni Daru dan Tigaraksa, dipersiapkan sebagai lokasi penyekatan untuk mengantisipasi mobilisasi massa, terutama kelompok remaja dan pelajar.

“Kalau misal ada yang berangkat, kita sekat di setiap stasiun. Untuk penyekatan mobilisasi massa gelap ini akan dilakukan pada dua stasiun KRL di wilayah hukum Polresta Tangerang, di antaranya Stasiun Daru dan Tigaraksa,” katanya.

Perhatian aparat kemudian bergerak lebih jauh, hingga ke sekolah. Polisi akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan agar pengawasan terhadap peserta didik diperkuat pada hari pelaksanaan aksi. Guru diminta kembali memeriksa kehadiran siswa.

“Terus pengetatan kita ke sekolah-sekolah supaya juga para guru di sekolah agar pas tanggal 27 itu mengabsen kembali murid-muridnya,” kata Tri.

Langkah tersebut menunjukkan, pengamanan aksi 27 Agustus tidak hanya berlangsung di lokasi demonstrasi. Jalur-jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk massa menuju Jakarta juga mulai diperhatikan sejak sehari sebelumnya.

Aksi di depan Gedung DPR RI sendiri direncanakan diikuti sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah.

Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Pati, Jawa Tengah. Kelompok tersebut berencana menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Selain itu, mereka juga membawa tuntutan penerapan hukuman mati bagi koruptor serta perbaikan program-program pemerintah agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.

Video Hoaks

Sementara itu, Polri memastikan, beberapa video di media sosial yang bernarasikan sejumlah bus membawa rombongan massa dari daerah menuju Jakarta untuk melaksanakan aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8), adalah video hoaks.

Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha mengatakan, visual rangkaian bus yang melintas di jalan tol dalam video tersebut adalah video-video lama.

“Padahal cuplikan video yang beredar adalah video-video lama yang dibumbui narasi tidak benar karena kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian-rangkaian bus tersebut,” katanya seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (26/8).

Sandy mengatakan, bus-bus yang ada dalam video tersebut sejatinya merupakan bus pariwisata untuk kegiatan lain dan bus untuk demo aksi buruh nasional tahun-tahun sebelumnya.

“Tidak relate (berhubungan) dengan aksi massa besok Kamis,” katanya.

Dia juga mengatakan, situasi ruas jalan Tol Cikampek hingga siang ini masih kondusif dan cenderung ramai lancar.

“Tidak ada kegiatan aktivitas pergerakan massa yang diberitakan seperti yang beredar di media-media sosial. Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Tidak ada yang menonjol,” ucapnya.

Pada media sosial, terdapat beberapa video yang bernarasikan bahwa massa dari sejumlah daerah sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan bus untuk mengikuti aksi unjuk rasa.

Dalam video tersebut, digambarkan rangkaian bus tengah melintas di jalan tol. Bahkan, pada salah satu video, dinarasikan terdapat 200 bus yang berangkat dari Kudus, Jawa Tengah. (gin)