Cari Solusi Nasib Tenaga Honorer di Jawa Barat, Komisi V DPRD Jabar Datangi DPR RI

INILAHKORAN, Bandung- Upaya mencari solusi terhadap nasib tenaga honorer, Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) mendatangi DPR-RI. 

Disamping upaya mencari solusi terkait nasib tenaga honorer di Jawa Barat, kunjungan DPRD Jabar ke DPR-RI juga sebagai bentuk empati atas keresahan yang tengah menyelimuti puluhan ribu tenaga honorer.

Seperti diketahui puluhan ribu tenaga honorer Jabar resah, seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03.2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 31 Mei lalu.

Baca Juga : Mantap, Target Setahun Hampir Direalisasikan PT MUJ Hanya Dalam Satu Semester

Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 dan didorong untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih banyak daerah belum sanggup membiayainya, termasuk Provinsi Jawa Barat. Sehingga muncul aksi massa dari tenaga honorer beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah mengatakan pihaknya telah mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk melakukan audiensi mencari solusi akan permasalahan tersebut.

Baca Juga : Dinas Kesehatan Jawa Barat Dorong Kota Maupun Kabupaten Genjot Imunisasi Campak dan Rubela

“Beberapa hari lalu kami ke Komisi X DPR RI, menyikapi permasalahan tenaga honorer terkait terbitnya surat edaran dari Menpan RB. Terutama tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan, yang jumlahnya cukup banyak di Jawa Barat,” ujarnya kepada INILAHKORAN baru-baru ini.