Cari Solusi Nasib Tenaga Honorer di Jawa Barat, Komisi V DPRD Jabar Datangi DPR RI

INILAHKORAN, Bandung- Upaya mencari solusi terhadap nasib Tenaga Honorer, Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) mendatangi DPR-RI. 

Disamping upaya mencari solusi terkait nasib Tenaga Honorer di Jawa Barat, kunjungan DPRD Jabar ke DPR-RI juga sebagai bentuk empati atas keresahan yang tengah menyelimuti puluhan ribu Tenaga Honorer.

Seperti diketahui puluhan ribu Tenaga Honorer Jabar resah, seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03.2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 31 Mei lalu.

Dalam surat tersebut, penghapusan Tenaga Honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 dan didorong untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih banyak daerah belum sanggup membiayainya, termasuk Provinsi Jawa Barat. Sehingga muncul aksi massa dari Tenaga Honorer beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah mengatakan pihaknya telah mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk melakukan audiensi mencari solusi akan permasalahan tersebut.

“Beberapa hari lalu kami ke Komisi X DPR RI, menyikapi permasalahan Tenaga Honorer terkait terbitnya surat edaran dari Menpan RB. Terutama Tenaga Honorer guru dan tenaga kesehatan, yang jumlahnya cukup banyak di Jawa Barat,” ujarnya kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

Ummi Siti –sapaan Siti Muntamah melanjutkan, ada tiga poin yang disepakati pihaknya dengan Komisi X. Pertama Komisi X akan melakukan Rapat Kerja Gabungan (Rakergab), untuk membahas lebih intens terkait persoalan tersebut karena berhubungan dengan banyak pihak.

Kedua, Komisi X meminta daerah untuk memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam membiayai gaji PPPK. Kemudian ketiga kata dia, mendorong setiap daerah untuk melakukan komunikasi secara lebih intens mengenai nasib Tenaga Honorer.

“Ada tiga hal yang dijanjikan kepada kami. Pertama mereka akan melakukan Rakergab, terutama dengan Menpan RB terkait surat edaran itu secara lebih intens. Lalu mereka menghimbau daerah untuk memaksimalkan DAU. Terakhir adalah keterkaitan dengan dorongan setiap daerah untuk melakukan komunikasi intens,” ucapnya.

 Dari ketiga poin tersebut kata dia, pemanfaatan DAU adalah solusi yang janggal karena angka yang sudah dianggarkan sesuai pengajuan daerah dan besar kemungkinan sudah tidak bisa diganggu. Kecuali ada dorongan dari Komisi X untuk menambah anggarannya kepada daerah, dalam membiayai gaji PPPK.

“Kalau kita ngomong DAU ini, apa enggak masalah dengan pengaju dari kota dan kabupaten? Ini kan sudah dianggarkan dan sudah pasti tidak ada formasi untuk gaji PPPK. Kalau memang mau dititipkan di DAU, apakah anggarannya mau ditambah atau gimana? Ini yang jelas harus duduk bareng. Sebab kalau kita bicara DAU, ini aneh. Mana tiap kota dan kabupaten kan beda DAU-nya,” terangnya.

Solusi paling tepat pada saat ini kata Ummi Siti adalah mencabut surat edaran tersebut, agar nasib Tenaga Honorer tidak terombang-ambing. Kemudian dilakukan pengangkatan PPPK secara bertahap, sesuai kemampuan daerah masing-masing. Dia berharap, surat edaran dapat dibatalkan sebelum jatuh tempo supaya tidak memperkeruh keadaan.

“Kita harapkan surat edaran ini dapat ditarik secepatnya. Maksimal November tahun depan sebelum jatuh tempo sudah dicabut. Sebab memang melibatkan banyak pihak dan mungkin bertahap penyelesaiannya. Lagipula belum memungkinkan untuk memaksalan itu saat ini. Kalau Tenaga Honorer, tempatnya bekerja masih sanggup untuk membiayai, walaupun mungkin tidak besar. Tapi paling tidak kebutuhan mereka dapat terpenuhi,” katanya.

“Misal di rumah sakit yang sudah BLUD. Mereka selama ini bisa membiayai sendiri Tenaga Honorer. Demikian juga sekolah. Kalau kayak gini, jadi bikin resah semua pihak. Jadi mari kita sama-sama kawal, agar ada solusi tepat akan persoalan ini,” lanjutnya.***(Yuliantono)