Catatan LHP BPK di APBD Kabupaten Bogor TA 2022 Menurun, Rudy Susmanto Tegas Kawal Rekomendasinya
Usai pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar memberikan catatan LHP BPK di APBD Kabupaten Bogor TA 2022 menurun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu rutin digelar.
INILAHKORAN, Bogor - Saat ini, catatan LHP BPK di APBD Kabupaten Bogor TA 2022 menurun. Merespons hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berjanji akan mengawalnya.
Usai pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar memberikan catatan LHP BPK di APBD Kabupaten Bogor TA 2022 menurun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu rutin digelar.
Jika catatan LHP BPK di TA 2021 itu besarannya mencapai Rp42 miliar, maka pada TA 2022 angkanya hanya Rp8 miliar. Dana tersebut harus dikembalikan ke negara yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun penyedia jasa atau kontraktor.
Baca Juga : Sensus Pertanian Mulai Dilakukan, 1.804 Petugas Gabungan Dikerahkan BPS Kabupaten Bogor
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku akan menindaklanjuti catatan LHP BPK di APBD Kabupaten Bogor TA 2022 menurun tesrebut.
"Di awal pekan ini, DPRD Kabupaten Bogor akan membentuk Bamus (Badan Musyawarah) lalu dibahas di masing-masing komisi atau akan dibentuk Pansus," ujar Rudy Susmanto," Selasa 6 Juni 2023.
Dia menjelaskan, jajarannya akan mengawal rekomendasi BPK Perwakilan Jabra untuk Pemkab Bogor yang tertuang dalam LHP.
Baca Juga : Terkait Temuan BPK, Kontraktor Cicil Kerugian Negara ke Kas Pemkab Bogor
"Rekomendasi LHP BPK Perwakilan Jawa Barat itu harus dilaksanakan Pemkab Bogor. Oleh karena itu, kita kawal dan jangan sampai catatan agar pengembalian potensi kerugian keuangan negar tidak melebihi batas waktu yaitu selama 60 hari sejak LHP diserahkan ke Pemkab Bogor," jelas Rudy.*** (reza zurifwan)
