Cirebon Defisit Beras, BI Dorong Kerja Sama Pangan Ciayumajakuning

INILAHKORAN.ID– Cirebon'>Kabupaten Cirebon tercatat mengalami defisit komoditas beras. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Cirebon'>Kabupaten Cirebon memperkuat kerja sama pangan dengan daerah lain di wilayah Ciayumajakuning guna menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga.

Persoalan ketahanan pangan tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Ciayumajakuning 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) Cirebon di Hotel Luxton Cirebon, Selasa (15/9/2026) malam.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, kebutuhan pangan di Cirebon'>Kabupaten Cirebon tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri. Sejumlah komoditas masih bergantung pada pasokan dari wilayah sekitar, terutama Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu daerah, karena pasokan dan distribusi pangan saling berkaitan di wilayah Ciayumajakuning,” kata Imron, Rabu (16/9/2026).

Menurut Imron, karakteristik wilayah Cirebon'>Kabupaten Cirebon membuat aktivitas ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan daerah-daerah di sekitarnya. Karena itu, persoalan pasokan dan harga pangan perlu ditangani melalui koordinasi lintas daerah.

Pemkab Cirebon, lanjut Imron, tetap menerapkan strategi 4K dalam menjaga stabilitas harga. Strategi tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

“Kerja sama antardaerah perlu diperkuat agar langkah intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Imron juga meminta forum koordinasi yang difasilitasi BI tidak berhenti pada pertemuan semata. Hasil pembahasan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan rencana aksi yang bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah.

Terutama ketika terjadi tekanan terhadap pasokan maupun harga kebutuhan pokok, koordinasi antardaerah dinilai penting agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat.

Cirebon dan Kota Cirebon Defisit beras

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengungkapkan, hasil pemetaan neraca pangan menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan produksi sejumlah komoditas di wilayah Ciayumajakuning.

Untuk komoditas beras, Kota Cirebon dan Cirebon'>Kabupaten Cirebon tercatat mengalami defisit. Di sisi lain, Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Majalengka memiliki kapasitas produksi yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan daerah lain.

“Indramayu, Kuningan, dan Majalengka merupakan sentra produksi yang dapat dikerjasamakan agar kebutuhan pangan di Ciayumajakuning tercukupi,” kata Wihujeng.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas cabai. Sejumlah wilayah masih mengalami defisit, sementara Majalengka memiliki potensi produksi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kekurangan pasokan di daerah lainnya.

Melihat kondisi tersebut, BI Cirebon mendorong penguatan kerja sama pangan antardaerah di kawasan Ciayumajakuning.

Sejumlah skema kerja sama yang diusulkan antara lain pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan atau penugasan kepada BUMD yang sudah ada, integrasi sistem informasi pangan, kemitraan dengan offtaker, serta penyusunan payung hukum kerja sama antardaerah.

“Penguatan jaringan pasokan tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara daerah surplus dan defisit sekaligus menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan di kawasan Ciayumajakuning,” pungkasnya.***