Daddy Rohanady Desak Pemerintah Perhalus Penerapan Penangkapan Ikan Terukur

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menjalankan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Program ini mencakup pengawasan penangkapan ikan, pengaturan musim penangkapan, pembentukan kawasan konservasi dan pemulihan ekosistem yang rusak berdasarkan kuota penangkapan ikan.

Menyoroti kebijakan ini, Anggota DPRD Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Daddy Rohanady mendesak pemerintah agar memperhalus implementasi PIT yang rencananya akan dimulai 1 Januari 2026 mendatang.

Pihaknya mendukung tujuan besar PIT dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Namun ia menolak keras jika desain kebijakan tersebut hanya terlihat ideal di atas kertas tetapi menciptakan masalah di lapangan.

“Gerindra mendukung prinsip Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah overfishing. Namun kami menolak jika kebijakan ini hanya rapi di atas kertas tetapi menyulitkan nelayan kecil di lapangan. Regulasi kuota, zonasi, dan kewajiban teknologi pemantauan harus diatur dengan adil, proporsional, dan tidak menjebak nelayan tradisional dalam biaya baru yang tidak sanggup mereka tanggung,” tegas Daddy dalam keterangannya, Jumat 14 November 2025.

PIT merupakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan mengatur penangkapan ikan berbasis kuota dan zonasi, dengan klaim untuk menjaga ekosistem serta mendorong ekonomi kelautan. Namun banyak nelayan kecil di berbagai daerah menilai penerapan kuota dan kewajiban perangkat pemantauan berpotensi menambah biaya operasional mereka.

Gerindra Jawa Barat menilai kekhawatiran itu valid dan harus dijadikan perhatian serius pemerintah. Daddy menekankan bahwa keberlanjutan laut tidak boleh dibayar dengan meningkatnya beban nelayan tradisional.

Ia menegaskan komitmen Gerindra untuk mengawal implementasi PIT agar berjalan seimbang antara kepentingan lingkungan dan keadilan sosial.

“Subsidi dan insentif teknologi untuk kapal kecil, penyederhanaan birokrasi kuota, penguatan koperasi nelayan, serta pelibatan nelayan sebagai mitra pengawas sumber daya ikan,” ujarnya.

Menurut Daddy, pemerintah perlu menempatkan nelayan sebagai subjek utama, bukan hanya objek kebijakan.

“Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis segelintir pelaku besar,” tegasnya.

Dengan tenggat penerapan PIT yang semakin dekat, Gerindra meminta pemerintah segera memfinalisasi aturan teknis yang lebih berpihak dan memastikan suara nelayan menjadi dasar dalam setiap keputusan.