Dari TTE sampai CSIRT : Ini Cara Bandung Amankan Pelayanan Publik Digital

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan, komitmennya membangun sistem digital yang aman dan andal demi melindungi data pribadi warga.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyampaikan, transformasi digital yang meluas di berbagai layanan publik membuat keamanan data menjadi prioritas utama.

“Sebagian besar layanan publik kini berbasis digital, mulai dari layanan sosial, pembayaran pajak sampai administrasi online. Data pribadi masyarakat tersimpan secara digital, sehingga pemerintah bertanggung jawab penuh menjaganya,” kata Erwin, Sabtu 2 Agustus 2025.

Menurutnya, kebocoran data bukan hanya merugikan individu. Tapi juga bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Jika terjadi kebocoran data, bukan hanya kerugian individu yang timbul, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ucapnya.

Erwin menegaskan, Pemkot Bandung fokus membangun sistem yang tidak hanya efisien tapi juga aman dan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data. 

“Kami membangun sistem yang tak hanya efisien, tapi juga aman. Pemerintah harus hadir dan melindungi masyarakat, termasuk di ruang digital,” tambah dia.

Menurut ia, pihaknya rutin mengadakan seminar, sosialisasi dan kampanye literasi digital, bahkan mendorong edukasi keamanan internet di sekolah-sekolah. 

“Kami aktif menyelenggarakan seminar, sosialisasi, hingga kampanye di media sosial tentang pentingnya menjaga data pribadi. Di sekolah-sekolah juga kita dorong edukasi tentang penggunaan internet secara sehat dan aman,” jelasnya.

Erwin juga menegaskan, pegawai pemerintah harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang aman, seperti membuat password kuat dan mengenali potensi ancaman siber.

“Pegawai Pemkot harus tahu bagaimana membuat password yang aman, tidak sembarang mengklik tautan, dan memahami ancaman digital. Edukasi ini harus menjadi budaya kerja,” ujar dia.

Sebagai bukti keseriusan, 21 perangkat daerah di Kota Bandung telah mendapatkan Sertifikasi ISO 27001, standar internasional untuk manajemen keamanan informasi.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kami serius menjaga keamanan data warga. Standar ini membantu setiap perangkat daerah memahami cara melindungi informasi penting agar tidak bocor atau disalahgunakan,” ucap Erwin.

Namun, tantangan masih ada. Terutama rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. 

“Masih banyak yang menganggap ini hanya urusan tim IT. Padahal, insiden justru sering kali muncul dari kesalahan pengguna biasa, seperti klik tautan mencurigakan atau memakai password lemah,” imbuhnya.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Bandung menggandeng berbagai pihak. Termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan komunitas teknologi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menambahkan, sejumlah langkah strategis seperti penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk dokumen penting guna menjamin keaslian dan mencegah pemalsuan. 

“Tanda tangan elektronik tidak hanya memudahkan layanan, tapi juga melindungi dokumen agar tidak dimanipulasi,” kata Yayan Ahmad Brilyana.

Pihaknya juga rutin melakukan IT Security Assessment untuk memastikan aplikasi publik aman digunakan.

“ITSA ini penting untuk mendeteksi celah keamanan sejak awal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan begitu, aplikasi layanan publik bisa dipakai dengan aman oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, audit berkala Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan agar sistem tetap mutakhir dan terlindungi dari serangan siber.

“Audit SPBE dilakukan agar sistem digital pemerintah selalu mutakhir dan aman digunakan. Kami rawat sistem ini secara rutin, seperti servis kendaraan,” ujar dia.

Sebagai langkah antisipasi, Kota Bandung membentuk BandungKota-CSIRT, tim tanggap insiden siber yang siap menangani dan mencegah berbagai ancaman secara cepat dan terkoordinasi. 

“CSIRT ini bisa dibilang pasukan khusus untuk ruang digital. Mereka memantau sistem, menyiapkan langkah mitigasi, dan bekerja sama dengan lembaga nasional jika diperlukan,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya berupaya menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin keamanan ruang digital yang semakin penting dalam pelayanan publik. *