Data Kependudukan Kota Bandung Diisukan Bocor, Disdukcapil Soroti Pentingnya Keamanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menegaskan, isu dugaan kebocoran data kependudukan yang beredar di media sosial.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menegaskan, isu dugaan kebocoran Data Kependudukan yang beredar di media sosial tidak bersumber dari sistem internal mereka.
Meski demikian, pihaknya menyoroti pentingnya keamanan data publik yang kini digunakan secara luas di berbagai sektor layanan.
Kepala Tim Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kota Bandung, Yuanda Gustazi menyampaikan, Data Kependudukan khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah menjadi kunci utama dalam berbagai layanan sejak 2018.
“Ketika satu elemen data dipakai lintas sektor, maka risiko penyalahgunaan juga semakin besar. Itulah sebabnya keamanan data harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi,” kata Yuanda Gustazi, Selaaa (7/4/2026).
Menurut dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang berada di bawah Diskominfo Kota Bandung guna memastikan sumber dugaan kebocoran.
“Kami tidak bisa gegabah menyimpulkan. Saat ini kami menunggu hasil penelusuran lebih lanjut dari tim CSIRT, dan arahan pimpinan untuk langkah resmi berikutnya,” ucapnya.
Yuanda menyatakan, masyarakat perlu memahami Data Kependudukan tidak hanya digunakan Disdukcapil. Tetapi juga perbankan, kepolisian dan berbagai layanan publik lainnya.
“Ketika masyarakat menggunakan layanan digital, data pribadi mereka berpindah ke banyak sistem. Jadi, potensi kebocoran bisa terjadi di mana saja bukan hanya di Disdukcapil,” ujar dia.
Pihaknya juga menegaskan, Disdukcapil Kota Bandung sudah tidak lagi menyimpan data By Name By Address (BNBA) secara mandiri karena seluruh data telah terpusat di Kementerian Dalam Negeri. “Dengan sistem terpusat, pengawasan lebih ketat. Namun, tetap saja keamanan digital membutuhkan kerja sama lintas lembaga,” tandasnya.***
Editor : JakaPermana


