Data Stunting Masih Tinggi, Kota Bandung Terkendala Administrasi Kependudukan
Angka stunting di Kota Bandung masih berada di level 22,8 persen. Data tersebut, merupakan hasil survei Kementerian Kesehatan pada 2024.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Angka stunting di Kota Bandung masih berada di level 22,8 persen. Data tersebut, merupakan hasil survei Kementerian Kesehatan pada 2024 yang hingga kini masih dijadikan acuan karena belum ada survei terbaru di 2025.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, pemerintah kota masih menunggu hasil survei terbaru dari Kemenkes.
“Saya dengar dari Dinkes, akan ada lagi survei dari Kemenkes. Ya kita nunggu saja hasilnya,” kata Anhar Hadian, Rabu (15/4/2026).
Berbagai upaya, dituturkannya telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menekan angka stunting. Salah satunya penguatan Program Makanan Pendamping (PMP) yang baru saja dibahas dalam rapat internal waktu lalu.
“Insya Allah dalam 2-3 minggu lagi, kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk memperkuat PMP,” ucapnya.
Namun, kendala besar muncul dari faktor administrasi kependudukan. Banyak balita yang tinggal di Kota Bandung tetapi tidak beridentitas Kota Bandung, sehingga tidak bisa mengakses program pemerintah kota.
“Memang sebagai kota metropolitan, banyak sekali balita yang bukan beridentitas Kota Bandung tapi tinggal di Kota Bandung. Kadang-kadang kita luput mengidentifikasi mereka,” ujar dia.
Hal tersebut, kata Anhar berdampak pada keterbatasan akses layanan kesehatan termasuk Universal Health Coverage (UHC). Bayi stunting yang membutuhkan layanan lanjutan, tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut.
“Kalau seorang bayi kena stunting, bisa jadi dia harus mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut. Ketika tidak beridentitas Kota Bandung, mereka tidak bisa dapat berbagai bantuan,” ungkapnya.
Selain masalah kependudukan pihaknya menambahkan, kesadaran masyarakat tentang pola makan anak juga masih menjadi tantangan besar. Pemerintah, menilai intervensi tidak akan maksimal tanpa dukungan keluarga.
“Saya rasa salah satu yang cukup dominan, adalah kesadaran masyarakat untuk pola makan anak yang baik dan benar. Itu juga masih menjadi tantangan,” tandas dia.***
Editor : JakaPermana

