Daya Beli Jadi Anomali

Oleh : Yuliantono

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mengakui, kondisi ekonomi masyarakat belum pulih secara merata.

Tingginya harga kebutuhan pokok membuat banyak rumah tangga masih harus mengatur pengeluaran secara ketat, meski inflasi daerah relatif terkendali.

Kepala DKPP Jawa Barat Linda Al Amin mengungkapkan, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah masih menjadi lapisan yang paling rentan terhadap gejolak harga pangan.

“Kelompok ekonomi menengah ke bawah, masih menghadapi tekanan, meskipun ekonomi daerah terus tumbuh. Kondisinya tidak seragam, ada sektor yang membaik, tetapi banyak rumah tangga masih sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Linda, Rabu (5/8).

Menurutnya, inflasi yang terkendali belum otomatis mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sebab, harga sejumlah komoditas pangan strategis masih berada pada level yang lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu.

“Harga kebutuhan pokok masih relatif tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Walaupun laju inflasi Jawa Barat kini berada di kisaran sekitar 2,72% (yoy), harga pangan seperti beras, cabai, dan beberapa bahan makanan tetap menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Linda menegaskan, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama penggerak ekonomi Jawa Barat. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

“Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih cukup baik, namun hal ini tidak berarti seluruh lapisan masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan secara merata,” katanya.

Tekanan daya beli membuat masyarakat mengubah pola konsumsi. Warga kini lebih berhati-hati mengeluarkan uang dan memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding belanja barang sekunder.

“Masyarakat lebih selektif dalam berbelanja, pembelian barang sekunder seperti pakaian, elektronik, atau rekreasi cenderung ditunda,” tuturnya.

Perubahan perilaku konsumsi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan, terutama di pasar tradisional dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pedagang di pasar tradisional maupun UMKM lebih sering melaporkan penjualan yang naik turun dibanding periode sebelum pandemi,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat provinsi ini mengalami deflasi bulanan sebesar 0,05 persen pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang menekan inflasi.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, turunnya harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras dipicu melimpahnya pasokan dari daerah sentra produksi yang sedang memasuki masa panen.

“Deflasi juga disebabkan oleh penurunan permintaan daging ayam dan telur ayam ras selama periode libur sekolah karena tidak berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Ari.

BPS mencatat bawang merah menjadi penyumbang deflasi terbesar pada Juli 2026 dengan andil 0,09 persen, disusul cabai merah 0,07 persen, emas perhiasan 0,07 persen, cabai rawit 0,05 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.

Sementara itu, komoditas yang mendorong inflasi bulanan tertinggi berasal dari bensin sebesar 0,09 persen, ketimun 0,02 persen, biaya sekolah dasar 0,02 persen, bawang putih 0,02 persen, serta mobil 0,01 persen.

ecara tahunan, inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,72 persen. Komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, bensin, minyak goreng, beras, dan cigaret kretek mesin.

Sisi lain, kinerja perdagangan luar negeri Jawa Barat menunjukkan tren yang kuat. BPS mencatat neraca perdagangan provinsi ini surplus USD13,79 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Surplus tersebut ditopang nilai ekspor yang mencapai USD19,60 miliar atau tumbuh 5,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai impor tercatat sebesar USD5,81 miliar.

Amerika Serikat masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Jawa Barat dengan nilai USD3,26 miliar. Posisi berikutnya ditempati Filipina sebesar USD1,74 miliar dan Jepang USD1,40 miliar. Ketiga negara tersebut menyumbang 32,95 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Barat. (bsf)