Dedi Mulyadi Buka Alasan Proyek Penataan Gedung Sate-Lapangan Gasibu

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan di balik proyek penataan kawasan Gedung Sate, yang akan diintegrasikan dengan Lapangan Gasibu. Proyek strategis senilai Rp15,82 miliar dari APBD 2026 ini tidak sekadar memperindah kawasan, tetapi juga merombak struktur ruang pusat pemerintahan Jawa Barat.

Dedi menegaskan, penataan difokuskan pada perluasan halaman depan Gedung Sate agar lebih representatif sekaligus menyatu dengan ruang publik di Gasibu.

"Jadi saya ingin halaman Gedung Sate itu luas, terintegrasi dan itu mencerminkan dari karakternya Gedung Sate," ujar Dedi, Selasa (14/4/2026).

Perubahan paling mencolok dalam proyek ini adalah pengalihan sebagian ruas Jalan Diponegoro, yang selama ini menjadi batas fisik antara Gedung Sate dan Gasibu. Area jalan tersebut akan diubah menjadi bagian dari halaman Gedung Sate, sementara akses kendaraan dialihkan ke jalur baru di kawasan Gasibu.

"Bukan Jalan Diponegoro ditutup. Jalan di Diponegoro-nya dialihkan. Jadi nanti ada sebagian tanah Gasibu digunakan jalan, sedangkan Jalan Diponegoronya digunakan untuk halaman. Jadi tukeran saja," ucapnya.

Sementara itu sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Jabar, Winny Citra menjelaskan, proyek ini dijadwalkan berlangsung mulai 8 April hingga 6 Agustus 2026. Salah satu fokus utama adalah menghidupkan kembali sumbu historis yang menghubungkan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, dan Lapangan Gasibu sebagai identitas kawasan pemerintahan Jawa Barat.

“penataan kawasan dilakukan dengan mengembalikan poros Gedung Sate-Jalan Diponegoro-Lapangan Gasibu sebagai sumbu utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus menegaskan peran Gedung Sate sebagai pusat (center point) Jawa Barat,” ujar Winny, Minggu (12/4/2026).

Secara teknis, proyek ini mencakup penataan area seluas 14.642 meter persegi dengan panjang koridor berkisar 97 hingga 144,24 meter. Skala tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak bersifat permukaan, melainkan menyentuh langsung struktur tata ruang kawasan strategis.

Pemprov Jawa Barat juga mengarahkan kawasan ini menjadi ruang publik modern yang inklusif, dengan penekanan pada kenyamanan pejalan kaki serta penguatan nilai budaya lokal. penataan meliputi desain kawasan, peningkatan kualitas jalur pedestrian, hingga optimalisasi ruang terbuka.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendorong integrasi antara halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu guna menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman, inklusif, dan ramah bagi pejalan kaki,” ucapnya.

Selama ini, Gedung Sate berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, sementara Gasibu menjadi ruang interaksi masyarakat. Melalui integrasi ini, kedua fungsi tersebut akan dilebur dalam satu kawasan terpadu yang saling terhubung dan menguatkan.

Langkah ini diyakini akan meningkatkan aksesibilitas kawasan, mempertegas citra Gedung Sate sebagai ikon Jawa Barat, sekaligus menghidupkan kembali ruang publik yang terbuka, representatif, dan berdaya tarik tinggi bagi masyarakat.

Berdasarkan data SiRUP Pemprov Jawa Barat, total anggaran proyek mencapai Rp15,82 miliar, terdiri dari pekerjaan fisik sebesar Rp15,037 miliar, jasa konsultasi perencanaan Rp321,3 juta, serta jasa konsultasi pengawasan Rp464,3 juta.***