Dedi Mulyadi Disorot Media Asing: Modal Viral

Oleh: Yuliantono

Dulu, kepala daerah berbicara melalui podium, ruang rapat, dan panggung-panggung resmi. Kini, suara itu bisa sampai ke jutaan orang lewat layar ponsel.  Ketika setiap aktivitas dapat menjadi konten, viral bukan lagi sekadar angka, tetapi bisa berubah menjadi modal.

Fenomena itu terlihat pada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Aktivitasnya sebagai kepala daerah hampir setiap hari hadir di media sosial, mulai dari kunjungan ke tengah masyarakat, merespons persoalan warga, menjelaskan kebijakan pemerintah hingga memberikan bantuan.

Jangkauannya pun tak lagi berhenti di Jawa Barat. Financial Times, media bisnis asal Inggris, secara khusus mengulas fenomena Dedi dalam laporan berjudul Is this Indonesia’s next president? yang terbit 21 September 2026.

Laporan tersebut menyoroti aktivitas Dedi di media sosial sebagai salah satu faktor penting yang membentuk citra dan pengenalannya di tengah masyarakat. Fenomena itu membuat Dedi mendapat julukan Content Governor.

Namun, di tengah popularitas yang terus melebar, muncul pula spekulasi politik. Nama Dedi mulai dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, menilai wacana tersebut belum lebih dari spekulasi politik.

"Kalau saya menanggapi pemberitaan tentang wacana pemasangan KDM dengan Gibran, itu wajar-wajar saja. Namanya juga wacana. Tetapi yang menarik adalah respons Pak KDM yang mengatakan bahwa beliau ingin tetap fokus pada kinerjanya sebagai gubernur," kata Mudiyati, Rabu (23/9). 

Menurut Mudiyati, pernyataan Dedi yang memilih fokus menjalankan tugas sebagai gubernur tidak otomatis dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap peluang maju di tingkat nasional.

"Buat saya, kita harus hati-hati dengan pernyataan tersebut. Itu bukan berarti beliau total menolak, tetapi juga bukan berarti total menerima. Namanya politik memang seperti itu," ujarnya.

Wacana tersebut, menurut Mudiyati, bahkan bisa menjadi bagian dari upaya mengukur respons publik terhadap kemungkinan konfigurasi politik tertentu.

"Kalau melihat hasil-hasil survei yang menunjukkan dukungan kepada KDM cukup besar, kalau kemudian ada yang mewacanakan pasangan seperti itu, ya mungkin ini masih prediksi awal dan sah-sah saja. Bisa jadi ada agenda tertentu untuk memunculkan wacana tersebut sekaligus melakukan cek ombak," tuturnya.

Karena belum ada deklarasi maupun keputusan partai, Mudiyati menegaskan pembicaraan mengenai duet Dedi-Gibran belum dapat disebut sebagai konfigurasi resmi Pilpres 2029.

"Jadi, ini sangat cair. Menurut saya, ini baru bisa disebut sebagai spekulasi politik. Wajar saja, tetapi belum menjadi konfigurasi resmi karena belum ada deklarasi ataupun keputusan partai," katanya.

Di balik spekulasi itu, ada satu faktor yang membuat nama Dedi cepat mencuat ke luar Jawa Barat: media sosial.

Aktivitas Dedi sebagai kepala daerah tidak hanya dikonsumsi masyarakat Jawa Barat. Konten yang diproduksi dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital membuat aktivitasnya memiliki jangkauan jauh lebih luas.

"Menurut saya, salah satunya karena the power of media sosial yang luar biasa. Aktivitasnya mungkin di Jawa Barat, tetapi gaungnya bisa sampai ke Papua, bahkan ke luar negeri. Ini juga mirip dengan ketika zaman awal-awal Jokowi, simpatisannya bisa sampai ke Malaysia dan berbagai tempat lainnya," ujar Mudiyati.

Dia melihat pola tersebut memiliki kemiripan dengan fenomena Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, media sosial bukan satu-satunya faktor yang menentukan perjalanan seorang figur menuju panggung nasional.

"Kalau mau mengatakan polanya hampir mirip, saya pikir faktor media sosial justru sangat besar. Tetapi sekali lagi, media sosial bukan satu-satunya faktor yang kemudian membuat dukungan langsung mengalir," ucapnya.

Politik, kata Mudiyati, tetap bergerak dalam banyak kemungkinan.

"Akan ada banyak dinamika yang terjadi. Prediksi kita sekarang mungkin A, tetapi namanya politik, bisa saja pada hari H menjadi Z karena banyak faktor," katanya.

Pengalaman Panjang

Popularitas juga bukan satu-satunya modal yang dimiliki Dedi. Pengalaman panjang di dunia politik dan birokrasi turut menjadi modalitas yang dapat dikelola. "Persis. Beliau sudah malang melintang di dunia politik. Birokrasi juga sudah khatam," kata Mudiyati.

Menurut dia, pengalaman tersebut membuat Dedi relatif memahami bagaimana mengelola dan menggerakkan modal politik yang dimilikinya.

"Jadi, bagaimana beliau memiliki modalitas dan bagaimana memanfaatkan serta menggerakkan atau memobilisasi modal-modal yang dimiliki, saya pikir beliau sudah punya pengalaman," ujarnya.

Meski demikian, modal politik dan peluang tidak otomatis berujung pada pencalonan di tingkat nasional.

"Peluangnya besar. Tetapi sekali lagi, peluang tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa semuanya akan sesuai dengan skenario," katanya.

Di sinilah gaya komunikasi Dedi menjadi bagian lain dari modal yang sedang dibangun. Dedi mencoba masuk ke ruang komunikasi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat melalui berbagai aktivitas dan kanal media sosial. Dia tampil di pasar, warung, tempat makan, maupun berbagai ruang kehidupan warga.

"Kalau saya melihat, beliau mencoba untuk dekat dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mencoba masuk ke frekuensi yang sama dengan masyarakat melalui cara dan gaya beliau," tutur Mudiyati.

Dalam perspektif politik, pola tersebut memiliki konsekuensi lebih jauh. Selain menjalankan fungsi pelayanan publik, komunikasi yang intens dengan masyarakat dapat menjadi modal sosial apabila seorang figur kembali mengikuti kontestasi elektoral.

"Satu hal, kewajiban memang bekerja dan melayani masyarakat. Tetapi dari sisi politik, menurut saya ini juga merupakan investasi. Kalau memang nanti ingin tetap bertarung dalam kontestasi elektoral, ini menjadi salah satu investasi penting ke depan," tuturnya.

Kedekatan dengan masyarakat, menurut Mudiyati, dapat memperpendek jarak antara figur politik dan calon pemilih. Namun, ada satu syarat penting: orisinalitas.

"Semakin dekat dan semakin pendek jarak dengan mereka, beberapa studi menunjukkan bahwa simpati kemudian bisa tumbuh. Tetapi syaratnya memang harus asli atau genuine. Jangan dibuat-buat," ujarnya.

Dia pun mengingatkan agar pendekatan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan ketika momentum pemilu sudah dekat. "Genuine. Jangan baru mendekati masyarakat ketika sudah mau pemilu saja," tegasnya.

Dua Sisi

Kekuatan media sosial, bagaimanapun, memiliki dua sisi. Popularitas digital dapat menjadi modal, tetapi juga dapat berubah menjadi bumerang.

"Dampak negatifnya, namanya politik juga bisa 'digoreng'. Keaslian atau sesuatu yang genuine tadi kadang-kadang bisa menjadi bumerang. Bisa saja sesuatu yang dilakukan kemudian digoreng dalam perspektif tertentu sehingga justru menjadi kontraproduktif. Misalnya oleh lawan politik dan sebagainya," lanjutnya.

Di tengah situasi itu, Dedi memiliki pola komunikasi yang relatif responsif ketika muncul isu atau narasi yang dianggap perlu diluruskan. "Iya, memberikan klarifikasi dan sebagainya. Itulah gaya beliau. Upaya seperti itu juga wajar," pungkasnya.

Sorotan terhadap Dedi tidak hanya datang dari pengamat di Jawa Barat. Financial Times turut menempatkan aktivitas digital Dedi sebagai fenomena yang menarik perhatian lebih luas.

Hampir setiap hari, aktivitas Dedi sebagai gubernur dipublikasikan melalui media sosial. Mulai dari kunjungan ke tengah masyarakat, merespons persoalan warga, menjelaskan kebijakan pemerintah hingga memberikan bantuan, seluruhnya dikemas menjadi konten digital.

FT menyebut pola komunikasi itu membuat popularitas Dedi tidak lagi sebatas bertumpu pada Jawa Barat. Dia mulai dikenal secara luas di tingkat nasional.

Namun, sorotan tersebut juga membawa pertanyaan: apakah popularitas digital cukup menjadi modal menuju panggung nasional?

Membangun Brand

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Islam Bandung, Prof Septiawan Santana Kurnia, melihat fenomena Dedi dalam konteks yang lebih luas.

"Ini adalah sebuah strategi co-branding politik. Secara teori personalisasi politik, KDM sedang membangun brand sebagai pemimpin teknokratis, populis Jawa Barat dengan blusukannya, responsifnya menghadapi persoalan masyarakat," ujar Septiawan, Rabu (23/9). 

Menurutnya, respons Dedi terhadap rumor duet dengan Gibran juga menarik karena tidak menunjukkan penolakan secara eksplisit.

"Dia tidak menolak Gibran sebagai sosok yang diduetkan, tapi juga dia tidak menolak prosesnya bahwa itu adalah hoaks," ucapnya.

Pola tersebut, kata Septiawan, dikenal sebagai ambiguous communication atau komunikasi ambigu yang tidak memberikan jawaban pasti terhadap sebuah isu politik.

"Makanya saya tidak bisa menjawab mau dan tidak. Saya hanya melihatnya secara komunikasi politik ia telah membikin sebuah co-branding," katanya.

Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan perubahan pola komunikasi politik di era digital.

"Isu KDM-Gibran ini menunjukkan pergeseran komunikasi politik yang biasanya dikontrol oleh partai, menjadi komunikasi politik yang dikontrol oleh platform," tuturnya.

Meski demikian, Septiawan mengingatkan,  isu duet tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai sinyal pencalonan pada Pilpres 2029.

"Ini bukan untuk menunjukkan bahwa dia akan maju. Ini cuma sebuah pencitraan. Namun kita tahu dampaknya menguntungkan di segala lini," ujarnya.

Waktu menuju 2029 masih panjang. Karena itu, berbagai kemungkinan politik masih dapat berubah.

"Karena waktu kan masih panjang, persoalan juga masih panjang. Masing-masing kan saling mengintip," tutupnya.

Financial Times sendiri mencatat, nama Dedi mulai dikaitkan dengan Pilpres 2029 seiring meningkatnya popularitasnya.  FT mengutip survei SMRC Juli 2026 yang mencatat Dedi 35 persen dalam salah satu simulasi, serta hasil simulasi berhadapan langsung sebesar 59 persen. Namun, Dedi belum menyatakan secara terbuka keinginan untuk maju sebagai calon presiden. (gin)