Dedi Mulyadi Dorong Hunian Vertikal, 'Gayung Bersambut' dari Kementerian PKP 

INILAHKORAN.ID- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan. Rupanya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) punya mimpi yang sama.

Menurut Dedi Mulyadi,  pembangunan hunian vertikal sudah tidak terelakkan terutama di wilayah dengan tekanan alih fungsi lahan yang tinggi.

"Enggak ada pilihan. Semua ya, bukan hanya Bandung. Bogor harus memikirkan memikirkan rumah vertikal, Kota Bekasi harus memikirkan rumah vertikal, Karawang harus memikirkan rumah vertikal. Purwakarta, Subang semua daerah yang areal tanahnya sudah habis harus memikirkan rumah vertikal," ucapnya.

Jika pembangunan horizontal terus dipaksakan, Dedi memperingatkan daya dukung lingkungan Jawa Barat akan kolaps dan bencana terjadi lebih sering dengan skala lebih besar.

"Kalau enggak, habis. Nanti kalau habis semua, rawa habis semua, sawah habis semua, kemudian daerah bukit habis semua, daerah aliran sungai habis semua, mohon maaf ya, nanti suatu saat ada siklus bencana yang terjadi. (Tinggi air banjir) Bukan segini (sekaki), nanti. Segini (seleher). Nah, ini kan cara kita menyelesaikan," terangnya.

Sebelumnya, Dedi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tentang penghentian sementara izin pembangunan perumahan, yang kini menuai sorotan publik hingga pemerintah pusat.

Menurut Dedi, pemerintah kabupaten/kota sejatinya sudah memiliki perangkat daerah yang membidangi tata ruang, sehingga semestinya mampu menghitung secara rasional risiko pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Pemprov Jawa Barat, kata dia, bahkan siap turun tangan membantu pemerintah daerah memetakan ulang tata ruang berbasis mitigasi bencana.

"Ini kan tujuannya mitigasi bencana. Saya berikan contoh, misalnya di Bekasi, kita kan terus bongkar daerah aliran sungai, Bangli (bangunan liar) kita angkat. Tetapi kalau di Karawang, Bekasi terus-terusan daerah-daerah rawa dan sawahnya diurug, ya tidak akan selesai," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 17 Desember 2025.

Dia yakin betul, salah satu akar persoalan bencana di Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari pola pembangunan perumahan yang tidak terkendali. Baik pengembang kelas atas maupun menengah ke bawah, sama-sama berkontribusi menciptakan risiko lingkungan.

Pengembang perumahan kelas atas, lanjut Dedi, kerap membangun kawasan eksklusif lengkap dengan danau buatan agar lingkungannya aman dari banjir. Namun, dampaknya justru memindahkan risiko ke wilayah sekitar.

Sementara pengembang kelas menengah ke bawah, banyak membangun perumahan di atas sawah dan rawa tanpa perencanaan ekologis memadai.

"Setelah selesai, ditinggalkan. Apa yang terjadi? Besok banjir fasilitas umumnya tidak ada, fasilitas pendidikannya tidak ada, kepala daerah dengan anggaran yang sangat terbatas hari ini mengalami beban yang sangat berat," ucapnya.

Sinyal Positif Kementerian PKP

Di sisi lain,  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi di wilayah perkotaan.

"Artinya, untuk tanah-tanah di perkotaan itu kita juga ingin fokus bagaimana juga untuk hunian vertikal atau vertical housing kita dorong. Maka, kita juga butuh ya informasi terkait dengan lahan-lahan yang bisa digunakan, walaupun misalnya dengan pemerintah atau swasta dan lain-lain dengan beberapa mekanisme. Jadi, itu juga menjadi concern," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 18 Desember 2025.

Sri mengatakan Kementerian PKP sedang melakukan pemetaan (mapping) terkait kebutuhan lahan untuk hunian vertikal di perkotaan.

"Itu tadi kita juga diskusikan. Pokoknya untuk selanjutnya tim teknis nanti yang akan membahas secara detail terkait angka-angka," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan hunian vertikal atau vertical housing menjadi inti dari perumahan di wilayah urban.

hunian vertikal di wilayah urban harus digencarkan karena keterbatasan tanah untuk pembangunan perumahan di kota-kota Indonesia.

Fahri mengungkapkan perumahan sosial atau social housing dalam bentuk hunian vertikal menjadi solusi untuk penyediaan hunian di wilayah perkotaan.

Tanah-tanah yang segera bisa diakses itu termasuk di dalamnya tanah milik negara, tanah milik BUMN, tanah milik pemerintah daerah, tanah-tanah yang perlu dikonsolidasi, kawasan kumuh, pinggir sungai, pinggir pantai, dan sebagainya.

Tanah-tanah yang ada di tengah-tengah kota itu harus dikonsolidasikan untuk menjadi hunian vertikal.***